Pembatalan Pajak Karbon Mendapat Kritikan - Flash News 17 Oktober 2022
Topik: PAJAK & PENERIMAAN
1. Pembatalan Pajak Karbon Mendapat Kritikan
Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda penerapan pajak karbon hingga tahun 2025 mendatang, dari rencana awal diterapkan tahun 2022 ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan keputusan pemerintah menunda penerapan pajak karbon. Padahal, penerapan pajak ini bisa untuk merealisasikan transisi energi yang lebih hijau. (Kontan)
2. Tarik Ulur Kebijakan Ekonomi Inggris
Dunia menanti aksi Jeremy Hunt yang kini menjabat Menteri Keuangan Inggris menggantikan Kwasi Kwarteng. Hunt mengisyaratkan kemungkinan kebijakan pemotongan pajak tetap akan dilakukan, tetapi tak akan seagresif rencana Kwarteng. Hunt mengatakan, beberapa pajak memang masih harus tetap dinaikkan untuk mendanai belanja negara. Sementara anggaran pengeluaran akan dikurangi dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu akan dilaksanakan guna menstabilkan Inggris kala didera gejolak ekonomi dan politik, dalam beberapa pekan. (Kontan)
Topik: EKONOMI & BISNIS
1. “Omnibus Law” di Sektor Keuangan Perlu Dicermati
Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang berformat omnibus law akan mengamandemen 15 UU di sektor keuangan. Mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam perekonomian nasional, sekaligus keluasan dampaknya bagi masyarakat, kini amat penting untuk memastikan RUU P2SK disusun melalui proses yang berjalan baik dan berkualitas. (Kompas)
Klik tautan berikut untuk bergabung ke grup WhatsApp yang memberikan update rangkuman berita harian seputar perpajakan dan ekonomi;