Pernahkah terbersit baju-baju keren atau pakaian modis yang dipajang di etalase toko yang dijual di toko kemudian kita gunakan sehari-hari itu bahan bakunya dari mana? Sebelum menjadi kain dan pakaian, semuanya dimulai dari seutas benang. Guna merespons dinamika industri tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi merilis regulasi baru yang kini tengah menyita perhatian pelaku industri tekstil nasional, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2026 (PMK 37/2026). Pemerintah resmi memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau yang sering kita kenal dengan istilah safeguard terhadap impor produk benang tertentu.

Benang Apa yang Kena "Sanksi" Ini?

Tidak semua jenis benang kena aturan PMK 37/2026.

• Benang (selain benang jahit) yang terbuat dari serat stapel sintetik dan artifisial.

Contoh gampangnya, ini adalah benang-benang berbahan dasar poliester, akrilik, atau rayon yang biasanya dipakai untuk diproduksi lagi menjadi kain tenun atau rajut.

Kenapa benang jahit tidak termasuk? Karena fokus perlindungan pemerintah saat ini adalah pada industri hulu dan menengah yang memproduksi benang mentah untuk bahan baku kain, bukan benang jahit siap pakai skala kecil. Serbuan benang impor yang harganya murah membuat produsen lokal kewalahan dan merugi. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dengan mengeluarkan PMK 37/2026 untuk:

1. Melindungi Industri Lokal: Memberi napas bagi pabrik-pabrik tekstil dalam negeri agar bisa bersaing secara sehat.
2. Menyelamatkan Lapangan Kerja: Kalau pabrik benang lokal bangkrut, otomatis banyak saudara kita yang terancam PHK.
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi: Agar industri tekstil dari hulu ke hilir tidak bergantung dengan negara luar.

Secara regulasi, kebijakan ini mengikat langsung para importir benang. Pemberlakuan bea masuk tambahan tersebut dipastikan bakal mengerek harga benang impor saat memasuki pasar domestik. Ke depan, kebijakan ini diproyeksikan membawa dampak signifikan bagi dua lini utama:

• Bagi Produsen Tekstil Domestik: Regulasi ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal. Hambatan tarif bagi barang impor akan membuat harga produk dalam negeri kembali kompetitif, sekaligus membuka peluang peningkatan penyerapan pasar.
• Bagi Konsumen Akhir: Kebijakan ini berpotensi memicu penyesuaian harga pada produk fesyen dan tekstil di tingkat eceran. Kendati demikian, dari sisi makroekonomi, keterlibatan masyarakat dalam membeli produk lokal secara tidak langsung turut menjaga keberlangsungan industri strategis dan stabilitas lapangan kerja nasional.

Penerbitan PMK 37/2026 dinilai sebagai langkah defensif pemerintah dalam melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dari tekanan impor. Melalui instrumen safeguard ini, industri hulu hingga hilir fasion di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemandirian sektor riil serta memperkuat daya saing di pasar domestik.