Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025), terdapat perubahan terkait kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain. Perubahan tersebut adalah tambahan kriteria yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan terdahulu.

Jadi, kriteria-kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain yang diatur dalam PMK 15/2025 adalah sebagai berikut:

1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
2. penghapusan NPWP;
3. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;
4. pencabutan pengukuhan PKP;
5. pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara jabatan;
6. pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB;
7. penyelesaian keberatan;
8. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
1. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
10. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
11. penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu;
50. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
1000. penyelesaian penagihan pajak;
14. penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
15. penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
16. pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan;
17. penyelesaian prosedur persetujuan bersama;
18. penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer;
19. pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan;
20. penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi;
21. pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
5. pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan;
23. pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
10. pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan; dan/atau
25. kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.