JAKARTA - Pemerintah telah menargetkan tax ratio tahun 2024 di kisaran 9,91% hingga 10,18% produk domestik bruto (PDB). Hal ini tertuang dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan tax ratio dalam APBN 2023 yang sebesar 9,61% PDB.

Selanjutnya, pemerintah sudah menyusun strategi untuk mencapai target tersebut. Pertama, melanjutkan dan memperkuat reformasi perpajakan. Kedua, memanfaatkan tren perubahan konsumsi masyarakat ke basis digital untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Terakhir, merangkul sektor informal untuk masuk ke sistem perpajakan.

Pemerintah mengatakan transisi ekonomi berpotensi menekan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini seiring dengan tumbuh suburnya sektor barang dan jasa informal, serta pergeseran konsumsi berbasis digital yang terus berlanjut.

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tax ratio tersebut. Pertama, menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan basis PPN. Kedua, menjaga iklim dunia usaha agar para pengusaha mencetak profit sehingga penerimaan PPh Badan akan meningkat. Ketiga, dengan profitabilitas yang meningkat, maka produksi dunia usaha dan pemanfaatan jam kerja pegawai meningkat. Hal ini akan menghasilkan peningkatan penerimaan pos PPh Pasal 21.