Dalam sektor pertambangan, restitusi PPN dan transfer pricing (TP) sering diperiksa secara terpisah, padahal keduanya bertumpu pada satu fakta: hubungan istimewa antar-Wajib Pajak.

Pasal 37 UU APBN 2027 membuka peluang restitusi PPN di sektor pertambangan kedepannya bukan hanya sekadar urusan pencocokan faktur. Hubungan antar-Wajib Pajak membuatnya berkaitan langsung dengan kewajaran harga transfer.

Mengapa restitusi pertambangan rawan diuji?

Banyak perusahaan tambang berada pada posisi lebih bayar PPN. Penyerahan ekspor dikenai tarif 0%, sementara Pajak Masukan atas kontraktor penambangan, sewa alat berat, bahan bakar, jasa manajemen, dan jasa teknis jumlahnya besar. Selisih ini menghasilkan permohonan restitusi bernilai tinggi, yang oleh otoritas pajak dipandang sebagai area berisiko dan biasanya diuji lewat pemeriksaan (Pasal 17B UU KUP) sebelum dikabulkan.

Titik Temu TP dan PPN

Pada pemeriksaan restitusi, pemeriksa melihat dua sisi transaksi:

1. Sisi penjualan (Pajak Keluaran/Ekspor). Batubara atau mineral sering dijual kepada afiliasi, misalnya trading arm di yurisdiksi lain. Jika harga jual tidak wajar, nilai ekspor yang dilaporkan, dan karenanya dasar penghitungan PPN serta penghasilan, ikut dipertanyakan.
2. Sisi pembelian (Pajak Masukan). Jasa kontraktor, sewa alat, royalti, dan management fee dari pihak afiliasi menimbulkan pertanyaan tentang substansi jasa, kewajaran harga, dan apakah Pajak Masukan layak dikreditkan.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) yang berlaku untuk PPh, termasuk dokumentasi TP dan analisis kesebandingan, dengan demikian juga menjadi lensa pengujian restitusi PPN. Satu set fakta yang sama bisa memunculkan koreksi di dua jenis pajak sekaligus: koreksi penghasilan/biaya di PPh Badan dan koreksi DPP atau Pajak Masukan di PPN.

Risiko Ketidakkonsistenan

Ke depan, perusahaan yang tidak menyelaraskan kedua agenda menghadapi beberapa risiko:

• Harga berbeda antar-laporan. Nilai transaksi afiliasi di dokumen TP (local file), SPT PPh, faktur pajak, dan PEB tidak sinkron.
• Dokumentasi tidak saling mendukung. Kontrak, bukti penerimaan jasa, dan analisis benefit test disusun untuk TP, tetapi tidak dipakai saat membuktikan keabsahan Pajak Masukan.
• Argumen saling bertentangan. Pembelaan di sengketa PPh bisa melemahkan posisi di PPN, begitu pula sebaliknya.

Bagaimana agar siap untuk menghadapi kondisi tersebut?

• Satukan pemetaan transaksi afiliasi. Buat satu daftar transaksi dengan pihak berelasi yang dipakai bersama oleh tim TP, PPN, dan kepabeanan.
• Rekonsiliasi rutin. Cocokkan nilai antara dokumentasi TP, SPT Masa PPN, SPT Tahunan, dan dokumen ekspor.
• Bangun bukti substansi sejak awal. Dokumen penerimaan jasa, dasar penentuan harga, dan alasan ekonomi transaksi harus siap sebelum pemeriksaan restitusi dimulai.
• Rancang strategi argumen terpadu. Setiap argumen kewajaran harga perlu dikaji dampaknya pada kedua jenis pajak.