Dalam PMK 28 Tahun 2026, konsep Wajib Pajak dengan kriteria tertentu menjadi salah satu instrumen utama dalam pemberian fasilitas restitusi dipercepat. Kategori ini dirancang sebagai bentuk penghargaan bagi Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk dapat masuk dalam kategori ini, Wajib Pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan yang cukup ketat. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan menjadi salah satu indikator utama, di mana Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan SPT Masa secara tepat waktu dalam periode tertentu. Selain itu, Wajib Pajak juga tidak boleh memiliki tunggakan pajak, kecuali yang telah memperoleh persetujuan untuk penundaan atau pengangsuran.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kualitas laporan keuangan. Wajib Pajak harus memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menilai kepatuhan dari sisi formal, tetapi juga dari sisi substansi dan kualitas pelaporan keuangan.

Selain itu, rekam jejak hukum juga menjadi pertimbangan penting. Wajib Pajak tidak boleh pernah dipidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Hal ini menegaskan bahwa integritas menjadi faktor kunci dalam penilaian kelayakan memperoleh fasilitas restitusi dipercepat.

Proses untuk mendapatkan status ini dilakukan melalui permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh kriteria. Menariknya, PMK ini juga memperkenalkan mekanisme deemed approval, di mana permohonan dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada keputusan dari otoritas pajak.

Namun demikian, status sebagai Wajib Pajak kriteria tertentu bukanlah hak yang bersifat permanen. Status ini dapat dicabut apabila Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti keterlambatan pelaporan atau adanya pelanggaran ketentuan perpajakan.

Dengan demikian, fasilitas ini bukan hanya memberikan keuntungan berupa percepatan restitusi, tetapi juga mendorong Wajib Pajak untuk menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi secara berkelanjutan.