Pemerintah kembali menggunakan instrumen pajak sebagai alat kebijakan sosial. Melalui PMK Nomor 5 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas barang yang disumbangkan dalam rangka penanganan bencana di wilayah Sumatera. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata bagaimana pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat intervensi sosial dan kemanusiaan.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Pemerintah ingin mendorong partisipasi sektor usaha dalam kegiatan kemanusiaan. Salah satu hambatan utama sebelumnya adalah konsekuensi pajak atas penyerahan barang. Secara prinsip, pemberian barang secara cuma-cuma tetap merupakan objek PPN karena dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Artinya, sebelum ada aturan ini, perusahaan yang ingin menyumbang justru tetap wajib memungut dan menyetor PPN. Kondisi tersebut tentu mengurangi minat dunia usaha karena secara ekonomi sumbangan menjadi lebih mahal.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil alih beban pajak tersebut. PPN yang terutang atas penyerahan barang sumbangan ditanggung 100% oleh pemerintah.

Namun fasilitas ini tidak berlaku untuk semua jenis barang. Regulasi secara tegas membatasi objeknya, yaitu pakaian jadi hasil produksi pihak tertentu. Ini menunjukkan kebijakan tersebut ditargetkan secara spesifik kepada industri tekstil dan garmen, sektor yang memang memiliki kemampuan produksi massal untuk kebutuhan darurat.

Selain itu, pelaku usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas bukan semua PKP, melainkan pengusaha kawasan berikat yang menyalurkan barang dari kawasan berikat ke daerah pabean

Artinya, pemerintah secara sengaja menyasar industri manufaktur berorientasi ekspor.

Secara ekonomi, kebijakan ini sangat menarik. Pemerintah tidak mengeluarkan belanja barang secara langsung, tetapi menggunakan tax expenditure (belanja melalui pajak). Negara tetap memperoleh manfaat sosial, sementara dunia usaha terdorong berpartisipasi.

Dari sisi filosofi perpajakan, ini merupakan penerapan fungsi regulerend pajak sebagai alat pengatur. Pajak tidak hanya menarik dana dari masyarakat, tetapi juga mengarahkan perilaku ekonomi agar mendukung kebijakan publik.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal penting: kegiatan CSR yang bersifat kemanusiaan mulai mendapatkan perlakuan pajak yang lebih ramah.