Senin-Jumat, Pukul 08.00-17.00 WIB

WISMA KORINDO Lt. 5 MT. Haryono Kav. 62, Pancoran Jakarta Selatan 12780

(021) 79182328

19 November 2026

Potensi Isu Perpajakan atas Outbound Investment

Hero

Sumber: Magnific

Outbound Investment adalah kegiatan penanaman modal atau penyaluran modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas dari suatu negara ke negara lain (luar negeri).

Adapun implikasi perpajakan yang muncul dari kegiatan Oubound Investment ini adalah:

  1. Pajak atas penghasilan investasi
  • Indonesia menganut prinsip worldwide income, sehingga penghasilan dari luar negeri (dividen, bunga, royalti, capital gain) pada dasarnya menjadi objek PPh.
  • Dividen dari luar negeri dapat dikecualikan dari objek pajak jika diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan. Bila tidak, dividen dikenai PPh.
  1. Pajak di negara tujuan
  • Atas penghasilan yang sama, negara sumber dapat memungut pajak, seperti PPh final atas dividen dan bunga, atau pajak atas keuntungan penjualan saham.
  • Tarif dapat diturunkan melalui P3B, dengan syarat dokumen pendukung seperti sertifikat domisili terpenuhi.
  1. Kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24)
  • Pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, tetapi terbatas pada jumlah yang lebih kecil antara pajak luar negeri yang dibayar dan PPh terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut.
  • Bukti pembayaran harus lengkap agar kredit tidak ditolak.
  1. Aturan Controlled Foreign Company (CFC)
  • Jika memiliki entitas luar negeri non-bursa dengan kepemilikan ≥50% (sendiri atau bersama pihak lain), laba entitas dapat dianggap sebagai dividen (deemed dividend) meskipun belum dibagikan.
  1. Transaksi afiliasi dan transfer pricing
  • Transaksi dengan pihak berelasi harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, didukung dokumentasi (Master/Local File, serta CbCR jika memenuhi kriteria).
  1. Pembiayaan
  • Bunga atas pinjaman untuk investasi dapat terkena pembatasan, seperti DER 4:1, dan biaya terkait penghasilan luar negeri perlu dialokasikan dengan tepat.
  • Kerugian dari luar negeri umumnya tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri.
  1. Risiko lain
  • Munculnya BUT atau permanent establishment di negara tujuan.
  • PPN atas pemanfaatan jasa dari luar negeri.
  • Pajak minimum global (Pillar Two) bagi grup usaha dengan omzet konsolidasi ≥ EUR 750 juta.
  1. Kepatuhan pelaporan
  • Penyertaan modal, harta di luar negeri, penghasilan luar negeri, dan kredit pajak harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Kelalaian dapat berujung pada sanksi administrasi.