Target cukai MBDK dalam Perpres 118/2025 untuk tahun 2026 ditetapkan Rp7,60 triliun, tetapi cukai ini belum dipungut dan masih membutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum. Pada awal 2026, pemerintah menyatakan batal menerapkan cukai MBDK dan tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun itu. Untuk tahun 2027, target MBDK dipangkas sekitar 78,9% menjadi Rp1,6 triliun, dan penerapannya bergantung pada kondisi ekonomi. Di sisi lain, Banggar DPR dikabarkan sudah merestui penerapan pada 2027. Jadi arahnya belum final.

Bagaimana pengaruh  pengenaan cukai ini ke industri FMCG?

1. Harga dan volume. GAPMMI memperkirakan harga produk bisa naik hingga 30%, sedangkan Kemenperin pernah menghitung kenaikan 6-15% pada tarif Rp1.771 per liter. Menurut GAPMMI, kajian UI menunjukkan elastisitas industri mamin sekitar 1,7, sehingga volume penjualan cukup sensitif terhadap kenaikan harga. Dampak akhirnya sangat bergantung pada tarif dan kategori produk yang dikenai[1].
2. Tekanan di tengah permintaan yang lemah. Asrim mencatat pertumbuhan industri minuman hanya 1,8% sampai kuartal III-2025, dengan kategori minuman siap saji lainnya masih negatif, sehingga mereka menyambut baik penundaan. Cukai akan membebani sektor yang daya belinya sudah tertekan[2].
3. Margin dan biaya kepatuhan. Produsen bisa menyerap sebagian cukai (margin turun) atau meneruskannya ke konsumen (volume turun). Nota Keuangan sendiri mencatat risiko dari sisi kesiapan pelaku usaha, mulai dari kewajiban administrasi cukai hingga pelaporan. Beban ini lebih berat bagi pemain kecil dan menengah. Asrim menyebut ada sekitar 100.000 perusahaan di sektor minuman siap saji[3].
4. Reformulasi dan pergeseran portofolio. Ekonom menilai cukai dapat mendorong produsen menurunkan kadar gula dan menghadirkan pilihan yang lebih sehat. Pemain besar yang punya R&D kuat (produk rendah gula/tanpa gula, air mineral, teh tanpa gula) cenderung lebih siap. Produk gula tinggi dengan harga murah paling rentan[4].
5. Persaingan antar kategori. Ekonom juga mengingatkan soal rasa keadilan: cukai hanya pada MBDK menyisakan minuman manis non-kemasan yang tidak terkena beban serupa. Ini bisa menggeser konsumsi ke produk substitusi[5].
6. Perencanaan fiskal vs. realitas. Target yang dicantumkan di APBN tetapi tidak terealisasi menciptakan lubang penerimaan. Anggota Komisi XI mempertanyakan mengapa target sekitar Rp7 triliun dimasukkan padahal belum akan dijalankan. Bagi industri, ini berarti tekanan fiskal bisa mendorong pemerintah memberlakukan cukai sewaktu-waktu, sehingga skenario tarif perlu tetap masuk perencanaan[6].

Perkiraan Sisi Penerimaan

Ekonom Bank Permata memperkirakan penerimaan bersih tahun pertama sekitar Rp10-18 triliun setelah memperhitungkan reformulasi, substitusi, dan kepatuhan. Perkiraan ini jauh di atas target resmi 2027, jadi target pemerintah tampak konservatif atau mengasumsikan penerapan bertahap. Terbitnya Peraturan Pemerintah dan skema tarifnya (per liter, berdasarkan kadar gula, atau berjenjang), kategori yang dikecualikan, waktu implementasi, dan keputusan final APBN 2027.