Pernahkah kita memperhatikan kotak martabak, kardus obat, atau kemasan kosmetik? Sebagian besar dari kemasan tersebut menggunakan bahan yang bernama kertas karton dupleks (yang satu sisinya putih dan sisi lainnya abu-abu). Bagi masyarakat umum, aturan ini mungkin tidak terasa langsung. Namun bagi pelaku usaha percetakan, kemasan, atau importir, aturan ini adalah lampu kuning untuk mulai melirik dan memprioritaskan produk kertas dupleks buatan dalam negeri. Demi melindungi pabrik kertas dalam negeri dari gempuran barang impor yang harganya "terlalu miring", Menteri Keuangan baru saja merilis aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2026 (PMK 40/2026). Lewat aturan ini, pemerintah resmi mengenakan Bea Masuk Antidumping alias pajak tambahan untuk impor kertas karton dupleks dari tiga negara: Republik Korea (Korea Selatan), Malaysia, dan Taiwan.

Alasan kuat di balik terbitnya PMK ini:

1. Menyelamatkan Industri Kertas Lokal: Industri kertas di Indonesia itu besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Kalau pasar kita dibanjiri kertas dupleks impor yang murahnya tidak wajar, pabrik-pabrik lokal bisa gulung tikar.
2. Menjaga Lapangan Kerja: Kalau pabrik lokal bertahan, otomatis lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia tetap aman.
3. Efek Jera bagi Eksportir Nakal: Ini adalah sinyal dari Indonesia ke dunia internasional bahwa kita terbuka untuk perdagangan bebas, asalkan jujur (fair trade).

Barang impor yang masuk ke indonesia dikenakan pajak tambahan agar harganya jadi normal dan produk lokal bisa bersaing secara sehat.

Bea Masuk Antidumping dihitung berdasarkan rumus:

Tarif Bea Masuk Antidumping per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu x jumlah satuan barang x nilai tukar mata uang.

Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan Bea Masuk Antidumping menggunakan nilai tukar mata uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk pada saat pengajuan pemberitahuan pabean. Sebagai tambahan informasi, pajak tambahan ini di luar dari Bea Masuk reguler, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor yang biasa dibayar. Jadi sifatnya benar-benar biaya ekstra.