Restrukturisasi BUMN tidak hanya soal merger. Penataan juga menyentuh struktur permodalan, mulai dari menambah penyertaan modal pada entitas yang sehat sampai menguranginya pada entitas yang dilikuidasi atau dikonsolidasikan.

Lewat PP 19/2026, Danantara memperoleh hak menyetujui perubahan penyertaan modal pada BUMN yang berasal dari pengelolaan dividen, baik penambahan maupun pengurangan. Dengan begitu keputusan alokasi modal terpusat dan diharapkan lebih sejalan dengan strategi investasi negara. PP yang sama juga memberi Danantara kewenangan menyetujui usulan hapus buku dan hapus tagih aset BUMN dari holding. Mekanisme tersebut membantu membersihkan aset tidak produktif dari laporan keuangan.

Insentif pajak yang diumumkan Menteri Keuangan Purbaya menyasar transaksi konsolidasi, yaitu merger, likuidasi, hingga pengalihan usaha BUMN. Pembebasan berlaku sekitar tiga tahun. Fasilitas ini hanya untuk transaksi konsolidasi internal dan tidak mencakup transaksi lain.

Celah yang Perlu Dicermati

Pengurangan modal tidak disebut sebagai objek yang dibebaskan secara eksplisit. Pengurangan modal yang menjadi bagian dari likuidasi atau konsolidasi mungkin tercakup, sedangkan pengurangan modal yang berdiri sendiri belum tentu. Yang masih perlu dipastikan adalah:

• Apakah pengembalian modal kepada pemegang saham dalam rangka restrukturisasi diperlakukan sebagai transaksi konsolidasi atau transaksi biasa.
• Bagaimana perlakuan atas selisih antara nilai pengembalian dan nilai buku fiskal. Dalam pengalihan saham, selisih yang melebihi nilai buku fiskal diperlakukan sebagai keuntungan yang dikenai pajak. Fasilitas ini harus jelas menjawab apakah selisih semacam itu ikut dibebaskan.
• Isi PP pelaksana yang disiapkan pemerintah, yang akan menentukan rinciannya.

Dari sisi kewenangan, pengurangan modal sudah punya payung hukum melalui PP 19/2026. Dari sisi insentif pajak, kepastiannya baru ada untuk merger, likuidasi, dan pengalihan usaha. BUMN dan konsultan pajak sebaiknya menunggu aturan pelaksana sebelum menyusun skema pengurangan modal dan sebaiknya meminta konfirmasi tertulis dari otoritas pajak.