Untuk melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif Wajib Pajak. Selain itu, penghapusan NPWP dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (4) PER 7/PJ/2026. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. tidak mempunyai utang pajak;
2. tidak sedang dilakukan tindakan:

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
2. pemeriksaan bukti permulaan;
3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;

3. tidak sedang dalam proses penyelesaian prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure);
4. tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement); dan
5. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum, berupa:

1. pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. pengajuan keberatan;
3. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
5. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan;
6. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
7. pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
8. pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;
9. pembatalan surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
10. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan;
11. gugatan;
12. banding; dan/atau
13. peninjauan kembali.