PSAK 23 adalah standar akuntansi yang menetapkan perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari berbagai jenis transaksi dan peristiwa. Standar ini memastikan bahwa pendapatan dilaporkan secara konsisten dan transparan, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya.

 

Prinsip Utama Pengakuan Pendapatan

PSAK 23 memiliki prinsip dasar bahwa pendapatan harus diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir kepada entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Ini berarti bahwa pendapatan tidak hanya diakui saat kas diterima, tetapi saat entitas telah memenuhi kewajibannya.

 

Jenis Pendapatan yang Diatur PSAK 23

Standar ini mencakup 3 (tiga) jenis pendapatan utama:

• Penjualan barang: pendapatan diakui saat semua risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli. Penjual tidak lagi memiliki kendali atas barang yang dijual.
• Penjualan jasa: pendapatan diakui berdasarkan tahap penyelesaian transaksi (stage of completion). Jika tahap penyelesaian tidak dapat diukur secara andal, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah dikeluarkan dan kemungkinan besar akan dapat dipulihkan.
• Penggunaan aset entitas: pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak lain, seperti bunga, royalti, dan dividen, diakui berdasarkan metode yang berbeda:
  • Bunga: diakui secara proporsional dengan waktu, menggunakan metode suku bunga efektif.
  • Royalti: diakui secara akrual, sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
  • Dividen: diakui saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

 

Perbedaan dengan PSAK 72

Penting untuk dicatat bahwa PSAK 23 telah digantikan oleh PSAK 72, yang efektif sejak 1 Januari 2020. PSAK 72 menggunakan pendekatan lima langkah yang lebih komprehensif untuk pengakuan pendapatan.

 

Walaupun PSAK 23 tidak lagi berlaku secara umum, pemahaman atas prinsip dasarnya tetap relevan untuk memahami evolusi standar akuntansi pendapatan di Indonesia. Standar ini adalah tonggak penting dalam sejarah akuntansi, yang menekankan pentingnya substansi ekonomi di atas bentuk hukum.