Meskipun PMK 28 Tahun 2026 memberikan kemudahan dalam proses restitusi, bukan berarti pengawasan menjadi longgar. Sebaliknya, regulasi ini justru menekankan pentingnya penelitian berbasis data sebagai pengganti pemeriksaan awal.

Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mencakup berbagai aspek, mulai dari kebenaran perhitungan pajak hingga validitas dokumen pendukung. Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dapat diverifikasi melalui sistem administrasi perpajakan.

Validasi terhadap bukti potong dan pembayaran pajak menjadi sangat penting, karena hanya data yang tervalidasi yang dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula dengan Pajak Masukan, yang harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dikreditkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses restitusi dipercepat, kualitas data tetap menjadi faktor penentu utama. Wajib Pajak tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan administratif semata, tetapi harus memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penelitian juga mencakup kesesuaian kegiatan usaha, terutama dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilaporkan benar-benar mencerminkan aktivitas usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, PMK 28/2026 berhasil menciptakan keseimbangan antara kecepatan layanan dan akuntabilitas. Restitusi dapat diberikan dengan lebih cepat, tetapi tetap didasarkan pada data yang valid dan dapat diverifikasi.

Bagi praktisi pajak, hal ini menuntut peningkatan kualitas pengelolaan data dan dokumentasi. Ketelitian dalam pelaporan menjadi semakin penting, karena kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak pada jumlah restitusi yang diterima.