Bagi kita yang bergelut di dunia akuntansi, keuangan, atau sekadar peduli dengan perkembangan pajak di Indonesia, ada kabar baru yang perlu kita perhatikan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja merilis PER 5/PJ/2026 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengenai Kontrak Asuransi. Langkah strategis ini diambil otoritas fiskal demi menjembatani kesenjangan antara pelaporan keuangan komersial dan perhitungan pajak, menyusul diberlakukannya standar akuntansi baru yang mengadopsi PSAK 74 (IFRS 17).

Merespon perkembangan Akuntansi Asuransi, DJP memandang perlu adanya panduan yang tegas bagi industri asuransi dan sektor terkait. Sebagaimana diketahui, implementasi standar akuntansi kontrak asuransi yang baru telah mengubah secara radikal cara perusahaan dalam mengakui pendapatan premi dan mencatat cadangan klaim. Perubahan masif di ranah akuntansi komersial tersebut menuntut penyesuaian di sisi regulasi perpajakan. Jika tidak diselaraskan, perbedaan pengakuan pos pendapatan dan biaya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memicu sengketa pajak yang tinggi antara Wajib Pajak dan fiskus.

PER 5/PJ/2026 menggarisbawahi sejumlah poin penting yang wajib diadopsi oleh Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPh Badan mereka untuk Tahun Pajak 2025, antara lain:

• Pola Pengakuan Penghasilan Berbasis Layanan: DJP menegaskan bahwa penghasilan dari kontrak asuransi untuk tujuan perpajakan kini diselaraskan dengan konsep rilis layanan akuntansi modern. Artinya, bagian pendapatan yang masih tertahan dalam komponen Contractual Service Margin (Marjin Jasa Kontrak) (CSM) tidak serta-merta langsung dipajaki di tahun pertama, melainkan diakui secara proporsional sesuai masa kontrak.
• Restrukturisasi Biaya dan Pembentukan Cadangan: Sektor asuransi sangat bergantung pada pos cadangan. Regulasi ini menetapkan batas sanksi dan kriteria ketat mengenai cadangan klaim atau cadangan teknis mana saja yang deductible (dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal) sesuai dengan struktur pembebanan yang baru. Biaya-biaya yang sifatnya estimasi atau prudence (kehati-hatian) akuntansi murni yang belum terealisasi secara hukum, tetap harus dikoreksi positif.
• Arsitektur Rekonsiliasi Fiskal: Aturan ini memberikan template dan panduan baku bagi emiten atau perusahaan asuransi untuk memetakan akun-akun komersial ke dalam akun fiskal. Ini mempermudah pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 agar tidak terjadi double taxation (pemajakan ganda) atau bahkan non-taxation (celah lolos pajak) akibat pergeseran waktu pengakuan biaya/pendapatan.

Di satu sisi, regulasi ini memberikan kepastian hukum. Risiko sengketa pajak (tax dispute) yang biasanya umum terjadi 3–4 tahun pasca-pelaporan akibat perbedaan interpretasi pemeriksaan kini dapat ditekan seminimal mungkin karena aturan mainnya sudah tertulis jelas sejak awal. Namun di sisi lain, aturan ini meningkatkan beban kepatuhan (compliance cost) bagi tim tax dan finance perusahaan. Perusahaan dipaksa berinvestasi lebih pada sistem IT dan peningkatan kompetensi SDM untuk mampu melakukan penyesuaian pembukuan ganda (komersial dan fiskal) yang jauh lebih rumit dari tahun-tahun sebelumnya.

Otoritas pajak dipastikan akan menggunakan PER 5/PJ/2026 ini sebagai alat uji utama dalam memonitor kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang akan bergulir. Kesiapan mitigasi sejak dini menjadi kunci agar transisi pelaporan keuangan ini berjalan mulus tanpa sanksi denda administrasi perpajakan.