Bayangkan sebuah perusahaan berstatus PKP yang sedang membangun pabrik. PPN sudah dibayar atas mesin, material konstruksi, jasa kontraktor, sampai sewa alat berat, sementara belum ada satu pun penyerahan barang maupun pembayaran di muka dari pelanggan. Pertanyaan yang muncul di bagian keuangan biasanya sama, apakah pajak masukan sebesar itu boleh dikreditkan sekarang atau harus menunggu pabriknya beroperasi.

Sejak UU Cipta Kerja, Tidak Lagi Terbatas pada Barang Modal

Aturan versi lama membatasi pengkreditan bagi PKP yang belum berproduksi hanya pada perolehan atau impor barang modal. Pasal 9 Ayat (2a) UU PPN sekarang membukanya untuk perolehan barang dan jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean, sepanjang persyaratannya terpenuhi.

Perusahaan tidak perlu menunggu pabrik menyala untuk mulai mengkreditkan. Itu tidak berarti seluruh PPN di tagihan otomatis bisa masuk hitungan. Hubungan pengeluaran dengan kegiatan usaha tetap diuji, begitu juga kelengkapan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengannya, yang harus memenuhi syarat formal sekaligus material.

Jangka Waktunya Tidak Selalu Tiga Tahun

Kemudahan tadi datang dengan tenggat batas waktu. Ketentuan umumnya tiga tahun, dihitung sejak masa pajak ketika pajak masukan pertama kali dikreditkan, bukan sejak izin terbit atau proyek dimulai. Pasal 56 PMK 18/PMK.03/2021 memberi waktu sampai dengan lima tahun bagi sektor usaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan sampai dengan enam tahun bagi sektor yang masuk ketentuan percepatan proyek strategis nasional dengan penugasan pemerintah.

Bagi pabrik, ujiannya bukan apakah mesin sudah berputar, melainkan apakah perusahaan sudah melakukan penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak hasil produksinya sendiri. Perusahaan perlu mencocokkan kegiatan usahanya dengan kategori itu sejak awal, sekalian menandai masa pajak pengkreditan pertamanya. Yang baru menghitung mundur setelah proyeknya molor biasanya kehilangan ruang untuk bermanuver.

Lewat Batas, Tidak Semua Saldo Dibayar Tunai

Kalau tenggat berakhir tanpa penyerahan yang dipersyaratkan, perlakuannya bergantung pada apa yang sudah terjadi dengan Pajak Masukan itu. Bagian yang sudah direstitusi atau sudah dipakai mengurangi Pajak Keluaran wajib dibayar kembali.  Sisanya yang masih mengendap sebagai saldo kompensasi tidak bisa diteruskan ke masa pajak berikutnya, juga tidak bisa dimintakan pengembalian, tapi tidak berubah menjadi kewajiban membayar tunai.

Pembayaran kembali itu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tenggat berakhir. Kewajiban serupa muncul ketika perusahaan mengakhiri usahanya atau pengukuhan PKP-nya dicabut sebelum sempat melakukan penyerahan. Mengabaikannya berujung pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berikut sanksi administrasi berupa bunga.

Perubahan Usaha Tidak Otomatis Memicu Pembayaran Kembali

Perubahan kegiatan usaha punya pengujian tersendiri. Pasal 57 PMK 18/PMK.03/2021 mengatur bahwa memperbolehkan Pajak Masukan tetap dikreditkan sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru dan belum diajukan permohonan pengembaliannya. Pajak Masukan yang tidak lagi berkaitan dengan usaha baru menjadi tidak dapat dikreditkan dan pembayaran kembali baru diwajibkan untuk bagian yang sudah direstitusi atau diperhitungkan dengan Pajak Keluaran. Karena itu, rencana mengubah arah usaha sebaiknya dibarengi penelaahan atas Pajak Masukan yang sudah telanjur dilaporkan.

Restitusinya Menunggu Akhir Tahun Buku

PKP yang belum melakukan penyerahan mengajukan pengembalian kelebihan Pajak Masukan pada akhir tahun buku. Jangan menyamakannya dengan anggapan bahwa semua PKP boleh meminta restitusi tiap bulan dengan pengajuan per masa pajak tentunya hanya terbuka untuk kategori tertentu, misalnya eksportir atau PKP yang menyerahkan kepada pemungut PPN.

Perbedaan ritme ini yang sering luput saat menyusun arus kas proyek. Pengkreditan Pajak Masukan bukan pencairan kas, jadi catatan Pajak Masukan, saldo kompensasi, permohonan restitusi, dan dana yang benar-benar masuk sebaiknya dipisahkan sejak awal. Pekerjaan bagian keuangan di fase konstruksi bukan cuma mengumpulkan faktur, melainkan juga menjaga agar hak pengkreditan tidak berubah menjadi kewajiban yang datang belakangan.