Salah satu perubahan yang cukup menarik dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai penghitungan omzet bagi suami dan istri. Ketentuan ini bertujuan menghindari praktik pemecahan usaha yang dilakukan untuk tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar.

Dalam aturan terbaru, apabila suami dan istri memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka peredaran bruto mereka tetap harus digabungkan untuk menentukan apakah berhak menggunakan fasilitas PPh Final 0,5%.

Tidak hanya itu, penggabungan juga dilakukan terhadap seluruh Perseroan Perorangan yang didirikan oleh suami maupun istri. Dengan demikian, pemerintah melihat keseluruhan aktivitas ekonomi keluarga sebagai satu kesatuan dalam menentukan batas omzet.

Sebagai ilustrasi, seorang suami memiliki usaha dengan omzet Rp3 miliar setahun, sedangkan istrinya memiliki usaha lain dengan omzet Rp2,5 miliar setahun. Secara individual masing-masing masih berada di bawah batas Rp4,8 miliar. Namun karena omzet keduanya harus digabungkan, total omzet menjadi Rp5,5 miliar sehingga fasilitas PPh Final UMKM tidak dapat digunakan.

Ketentuan ini menjadi salah satu langkah anti-avoidance yang cukup signifikan. Sebelumnya, terdapat kemungkinan bagi keluarga untuk memisahkan usaha ke beberapa entitas atau beberapa NPWP agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet tertentu.

Dengan adanya aturan baru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas PPh Final benar-benar ditujukan bagi usaha kecil yang sesungguhnya, bukan digunakan sebagai sarana perencanaan pajak yang agresif.

Pelaku usaha keluarga perlu melakukan evaluasi atas struktur kepemilikan usaha yang dimiliki. Penghitungan omzet tidak lagi hanya dilakukan per entitas atau per NPWP, melainkan dapat mempertimbangkan hubungan ekonomi antar pihak yang memiliki keterkaitan.