Pemerintah menerbitkan aturan turunan pemajakan atas natura dan/atau kenikmatan melalui PMK 66/2023. Sebelum PMK 66/2023 terbit, ketentuan mengenai natura dan/atau kenikmatan masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022). Adapun atas penghasilan natura dan/atau kenikmatan yang diterima pada tahun pajak 2022 dan belum dilakukan pemotongan PPh, wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 oleh penerimanya. Namun, sesuai dengan PMK 66/2023, pemerintah mengecualikan pengenaan PPh atas seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima pegawai sepanjang tahun 2022. Pemerintah memasukannya dalam kelompok natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan fasilitas pengecualian khusus untuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima pada 2022 diberikan guna meringankan beban kepatuhan wajib pajak. Bila natura dan/atau kenikmatan yang diterima pada tahun 2022 tetap diperlakukan sebagai objek PPh, wajib pajak penerima natura dan/atau kenikmatan bakal terpaksa harus melakukan pembetulan SPT Tahunan 2022 dan melunasi kurang bayar PPh.

Dalam hal Wajib Pajak terlanjur membayar PPh atas natura dan/atau kenikmatan pada tahun lalu, DJP membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan dan mengajukan restitusi. Meski PMK 66/2023 baru berlaku pada 1 Juli 2023, natura dan kenikmatan yang diterima pada Januari hingga Juni 2023 diperlakukan sebagai objek PPh. PPh yang terutang atas natura dan/atau kenikmatan pada semester I/2023 harus dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh penerima dalam SPT PPh.