Sebelum era keterbukaan informasi, rekening di luar negeri sering luput dari pengawasan otoritas pajak. Untuk menutup celah itu, G20 dan OECD membangun sistem pertukaran informasi keuangan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI). Instrumen hukum utamanya adalah Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA).

MCAA adalah perjanjian antar-otoritas pajak yang mengatur pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) dari OECD. Perjanjian ini pertama kali ditandatangani di Berlin pada Oktober 2014 dan dibangun di atas Konvensi MAC, sehingga sebuah yurisdiksi harus menjadi pihak Konvensi tersebut lebih dulu.

Bagaimana cara kerja MCAA?

1. Lembaga keuangan mengidentifikasi nasabah yang berdomisili pajak di negara lain.
2. Lembaga keuangan melaporkan rekening tersebut kepada otoritas pajak domestik.
3. Otoritas pajak mengirim data itu, umumnya setahun sekali, ke negara domisili pajak pemegang rekening.
4. Otoritas penerima mencocokkan data dengan pelaporan pajak Wajib Pajak.

Data yang dipertukarkan mencakup identitas pemegang rekening, nomor rekening, saldo, serta penghasilan seperti bunga dan dividen.

Ketentuan utama:

• Efisien: Para Pihak yang telah menandatangani perjanjian ini dapat melakukan pertukaran informasi dengan Pihak lainnya tanpa perlu membuat perjanjian bilateral tersendiri.
• Aktif secara bilateral: Pertukaran informasi hanya berlaku antara dua otoritas yang berwenang apabila keduanya telah menyampaikan notifikasi kepada sekretariat dan saling menetapkan satu sama lain sebagai mitra pertukaran.
• Terlindungi: Seluruh informasi yang diterima wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana diizinkan dalam Konvensi MAC.

Penerapan di Indonesia

Indonesia menjadi pihak Konvensi MAC dan MCAA, lalu menerbitkan dasar hukum domestik melalui UU Nomor 9 Tahun 2017. Lembaga jasa keuangan melapor kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertindak sebagai otoritas berwenang dan mulai bertukar informasi dengan negara mitra sejak 2018. Dampaknya untuk Wajib Pajak, rekening di luar negeri kini terlihat oleh otoritas pajak. Memilikinya tidak melanggar hukum, tetapi harta dan penghasilan tersebut perlu dilaporkan secara benar dalam SPT agar sesuai dengan data pertukaran. Dengan demikian, MCAA memperkecil ruang penggelapan pajak lintas batas dan memperkuat penerimaan negara. Jumlah yurisdiksi peserta terus berubah, sehingga data terbaru sebaiknya dirujuk ke situs OECD dan DJP.