Pengeluaran untuk zakat dapat mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) huruf a PMK 254 Tahun 2010, zakat yang dikurang dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Pasal 1 Ayat (3) PMK 254 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.” Adapun maksud yang disetarakan dengan uang adalah zakat yang diberikan dalam bentuk selain uang yang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.

Dalam hal pengeluaran untuk zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga, penting bagi orang pribadi atau badan mengetahui badan atau lembaga yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat. Saat ini badan atau lembaga tersebut dapat dilihat dalam Lampiran PER-04/PJ/2022 s.t.d.d PER-3/PJ/2023.

Berdasarkan lampiran peraturan tersebut, ada 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 35 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, 2 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIZ), dan 33 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi. Selain itu, ada pula 188 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala kabupaten/kota. Selain memperhatikan badan/lembaga  penerima zakat, zakat tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang sah agar dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi pemberi zakat.

Tanggal: 26 Maret 2024