Laporan per Negara atau Country-by-Country Report (CbCR) adalah laporan yang memperlihatkan pembagian penghasilan, pajak, dan aktivitas usaha sebuah grup multinasional di setiap negara tempatnya beroperasi. Tujuannya membantu otoritas pajak mendeteksi pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah. Ketentuan ini berasal dari BEPS Action 13 dan di Indonesia diatur dalam PMK 172/PMK.03/2023, bersama dokumen induk (master file) dan dokumen lokal (local file).

Siapa yang wajib menyampaikan CbCR?

1. Entitas induk di Indonesia, yaitu Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi induk grup dengan peredaran bruto konsolidasi minimal Rp11 triliun pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan
2. Anggota grup di Indonesia, bila entitas induknya berada di yurisdiksi yang tidak mewajibkan CbCR, atau yang laporannya tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia lewat pertukaran informasi.

Isi laporan

• Informasi per yurisdiksi: penghasilan bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak yang dibayar dan terutang, modal, laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas (Lampiran F PMK 172/PMK.03/2023);
• Daftar anggota grup dan kegiatan usaha utamanya (Lampiran G);
• Kertas kerja CbCR (Lampiran H).

Notifikasi dan CbCR disampaikan paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Penyampaian dilakukan melalui Coretax. Tidak menyampaikan CbCR atau tidak melampirkan bukti penyampaiannya dapat dikenai sanksi administrasi.

Tips singkat:

• Pantau ambang Rp11 triliun setiap tahun;
• Kumpulkan data per entitas dan negara sejak awal tahun;
• Pastikan angka konsisten dengan laporan keuangan konsolidasi dan dokumen transfer pricing lain.