Bagi pelaku usaha yang ingin terjun atau sedang merintis bisnis di sektor industri hasil tembakau seperti rokok, cerutu, hingga tembakau iris, legalitas adalah kunci utama. Salah satu dokumen wajib yang harus dikantongi adalah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Tanpa izin ini, kegiatan memproduksi atau menjalankan Tempat Penyimpanan barang kena cukai dianggap ilegal, bagaimana ketentuan dan alur permohonannya?

Dasar Hukum yang Berlaku

Proses permohonan NPPBKC berpijak pada payung hukum yang jelas untuk menjamin tertib administrasi perpajakan dan cukai. Dasar hukum utamanya meliputi:

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC.
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Dalam Rangka Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC.

Alur dan Tata Cara Permohonan NPPBKC

Secara garis besar, pengajuan permohonan NPPBKC kini semakin transparan dan terintegrasi melalui sistem elektronik pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berikut adalah tahapan utamanya:

1. Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pemohon atau pengusaha mengisi formulir permohonan NPPBKC secara online melalui sistem perizinan terpadu (seperti portal OSS atau sistem yang disediakan oleh DJBC). Dalam permohonan tersebut, data yang wajib dilampirkan umumnya mencakup:

• Identitas badan usaha atau perorangan (KTP, NPWP).
• Akta pendirian perusahaan (bagi badan hukum).
• Surat keterangan domisili atau izin lokasi pabrik/tempat usaha.
• Denah lokasi dan bangunan pabrik atau tempat penyimpanan.

2. Penelitian Administratif oleh Petugas Bea Cukai

Setelah dokumen terkirim secara elektronik, petugas Bea Cukai akan melakukan penelitian atau verifikasi administratif terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas yang diajukan.

3. Pemeriksaan Lapangan (Fisik)

Jika berkas administratif dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, petugas akan menjadwalkan pemeriksaan lapangan. Tujuannya untuk mencocokkan data di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan, seperti kesiapan lokasi pabrik, gudang penyimpanan, serta sarana pengamanan yang memadai.

4. Penerbitan NPPBKC

Apabila seluruh tahapan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan dinyatakan lulus serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kantor Bea Cukai setempat akan menerbitkan dokumen NPPBKC.

Catatan Penting bagi Pengusaha

NPPBKC bersifat pribadi/spesifik untuk setiap lokasi usaha dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Selain itu, pengusaha hasil tembakau yang telah mengantongi NPPBKC juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap perkembangan usahanya, menjaga kepatuhan terhadap pembayaran cukai, serta menghindari segala bentuk pelanggaran hukum demi kelangsungan bisnis yang aman dan berkelanjutan.