Konsep Fair Value (Nilai Wajar) dalam Perpajakan
Sumber: Magnific
wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran (PSAK 68/IFRS 13). Dalam perpajakan, konsep ini dipakai sebagai pengganti harga transaksi yang dinilai tidak mencerminkan kondisi pasar.
Penerapan dan Dasar Hukum
|
Penerapan |
Dasar Hukum |
Ketentuan Pokok |
|
Kewajaran dan kelaziman usaha (transfer pricing) |
Pasal 18 Ayat (3) UU PPh; PMK 172/PMK.03/2023 |
DJP berwenang menyesuaikan harga transaksi afiliasi ke harga wajar (arm's length) |
|
Penilaian kembali aktiva tetap |
PMK 191/PMK.010/2015 jo. peraturan perubahannya |
Nilai pasar hasil penilaian menjadi dasar revaluasi fiskal |
|
Pengalihan harta (tukar-menukar, hibah, setoran modal) |
Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU PPh |
Nilai pasar/nilai wajar digunakan bila tidak ada pembayaran tunai atau harga tidak wajar |
|
Dasar Pengenaan Pajak PPN |
Pasal 1 angka 17 UU PPN (sebagaimana diubah UU HPP) |
Nilai lain ditetapkan sebagai DPP untuk transaksi tertentu |
|
Natura/kenikmatan |
Pasal 4 Ayat (3) huruf d UU PPh; PMK 66/PMK.03/2023 |
Penerimaan natura/kenikmatan tertentu menjadi objek PPh dan dinilai sesuai ketentuan |
|
Pengalihan tanah/bangunan dan BPHTB |
UU PPh; UU 1 Tahun 2022 (HKPD) |
Dasar pengenaan memakai nilai transaksi atau NJOP, sesuai ketentuan masing-masing |
Perbedaan Akuntansi dan Pajak
- Akuntansi (PSAK 68): perubahan fair value diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain.
- Pajak: keuntungan atau kerugian belum direalisasi umumnya tidak diakui (prinsip realisasi), sehingga dilakukan koreksi fiskal dan diakui pajak tangguhan (PSAK 46).
Hierarki Pengukuran
Menurut standar akuntansi, ada tiga tingkat input:
- Level 1: harga kuotasian di pasar aktif untuk aset identik
- Level 2: input yang dapat diobservasi, selain harga Level 1
- Level 3: input tidak dapat diobservasi (estimasi/model)