Di Indonesia, struktur kepemilikan menjadi bagian dari Dokumen Induk (Master File) dalam TP Doc. Dasar hukumnya PMK 172/PMK.03/2023, yang berlaku sejak 29 Desember 2023 dan mencabut PMK 213/PMK.03/2016.

Ketentuan utama

• Dokumen Induk harus memuat informasi tentang struktur kepemilikan dan negara masing-masing anggota grup. Informasi ini menjadi poin pertama dalam isi minimal Master File, sebelum uraian kegiatan usaha, harta tidak berwujud, aktivitas keuangan, serta laporan keuangan konsolidasi dan informasi perpajakan.
• Bagian ini memuat dua hal, yaitu bagan struktur kepemilikan dan daftar pemegang saham serta pengurus. Bagan kepemilikan memperlihatkan seluruh hubungan kepemilikan saham antaranggota grup beserta lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota. Daftar pemegang saham memuat persentase kepemilikan dan daftar pengurus dari setiap anggota grup.

Praktik Penyusunan

1. Bagan harus mencakup seluruh anggota grup usaha, dari entitas induk tertinggi (ultimate parent) sampai afiliasi di setiap yurisdiksi.
2. Bagan menunjukkan persentase kepemilikan saham (langsung maupun tidak langsung) dan negara domisili tiap entitas.
3. Bentuk hukum entitas sebaiknya dicantumkan, supaya hubungan istimewanya jelas.
4. Informasi dibuat berdasarkan kondisi pada tahun pajak yang bersangkutan.

Waktu dan Pelaporan

• Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk tahun pajak yang sama dengan tahun buku (Januari-Desember), batasnya akhir April.
• Dokumen tidak perlu dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan. Wajib Pajak cukup mengisi Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal pada Lampiran 10 D, sesuai PER 11/PJ/2025. Lampiran 10 D di Coretax baru muncul jika pertanyaan 21.b pada formulir induk dijawab "Ya".
• Dokumen lengkap harus diserahkan jika diminta DJP. Pemeriksa memberi batas waktu maksimal 1 bulan untuk memenuhi surat permintaan dokumen.