Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 (PP 15/2022) menandai era baru dalam tata kelola finansial hulu subsektor pertambangan batubara di Indonesia. Regulasi ini secara khusus mengatur perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi badan usaha pertambangan, khususnya eks-pemegang PKP2B yang bertransformasi menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

Salah satu instrumen finansial yang krusial dan kerap memicu ambiguitas teoritis adalah Penerimaan Hasil Tambang (PHT) serta kewajiban penyetoran bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih (distribusi laba). Dari sudut pandang doktrin hukum keuangan negara, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kedudukan hukum PHT dan skema distribusi laba net tersebut, serta apakah keduanya dikategorikan sebagai instrumen pengganti pajak penghasilan (income-based levy) atau murni instrumen PNBP pertambangan?

Hakikat Hukum Penerimaan Hasil Tambang (PHT) dalam Kluster PNBP

Berdasarkan tata cara yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2025, PHT secara formal ditempatkan sebagai salah satu jenis PNBP yang wajib dihitung dan disetor sendiri (self-assessment) oleh pemegang IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak.

Meskipun masuk dalam rumpun PNBP, karakteristik PHT berbeda secara diametral dengan Iuran Tetap (Deadrent) maupun Iuran Produksi (Royalty) konvensional:

[Iuran Produksi / Royalti] ────► Dikenakan langsung dari Volume x Harga Jual (Gross Revenue) tanpa melihat efisiensi biaya.

[Penerimaan Hasil Tambang] ────► Dirancang secara progresif berpatokan pada tingkatan Harga Batubara Acuan (HBA) dan kualitas kalori batubara.

Di dalam formulasi PP 15/2022, PHT dilekatkan pada komponen penjualan hasil tambang per ton dengan skema tarif berjenjang (windfall profit levy). Ketika HBA melonjak (misal > USD 100 per ton), tarif total penjualan hasil tambang ikut merangkak naik hingga menyentuh angka 27% atau 28% setelah dikurangi royalti dasar dan pemanfaatan BMN.

Secara substansi, PHT tidak menyasar volume fisik semata, melainkan menyasar margin keuntungan lebih (windfall income) yang dinikmati perusahaan akibat fluktuasi pasar global. Oleh karena itu, secara akademis, PHT merupakan hybrid instrument—bukan Pajak Penghasilan menurut UU Domestik (UU PPh/HPP), namun secara fungsional bekerja memajaki kelebihan laba bruto korporasi pertambangan batubara sebelum menyentuh laba bersih.

Distribusi Laba Bersih 4%: Pajak Penghasilan Terselubung atau Hak Kebendaan Negara?

Selain PHT yang berbasis penjualan, pemegang IUPK Batubara dibebankan kewajiban finansial berupa penyetoran Bagian Pemerintah Pusat sebesar 4% dan Bagian Pemerintah Daerah sebesar 6% dari keuntungan bersih semenjak memperoleh net income setelah pajak (Net Income After Tax).

Dalam teori hukum korporasi dan keuangan publik, instrumen 4% ini memicu perdebatan mengenai kualifikasi yuridisnya:

1. Perspektif Distribusi Laba (Dividen Korporasi): Negara memposisikan diri seolah sebagai pemegang saham prioritas yang berhak atas bagian keuntungan bersih perusahaan. Padahal, modal negara tidak ditanam secara langsung pada saham korporasi swasta tersebut.
2. Perspektif Pajak Penghasilan Tambahan: Mengingat basis pengenaannya adalah keuntungan bersih (net profit), instrumen ini memiliki karakteristik esensial yang identik dengan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), namun diadministrasikan di bawah rezim Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebagai PNBP, bukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Analisis Doktrinal Hukum Kekayaan Negara:

Berlandaskan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Landasan filosofis pengenaan 4% keuntungan bersih ini adalah konsekuensi logis dari hak penguasaan negara (state domain). Negara tidak bertindak sebagai investor saham, melainkan sebagai ultimate owner dari cadangan batubara yang ditambang. Oleh karenanya, distribusi laba bersih tersebut adalah bentuk kontribusi ekonomi langsung atas penyerahan kedaulatan eksploitasi alam, sehingga pembebanannya sah diletakkan di luar skema PPh Badan reguler (yang saat ini dikunci sebesar 22% pada PP 15/2022).