Berdasarkan ketentuan dalam PMK 172/2023,praktik umum penyusunan CbCR, dan panduan OECD, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan CbCR adalah sebagai berikut:

1. Pastikan kewajiban dan ruang lingkupnya

• Hitung peredaran bruto konsolidasi tahun sebelumnya terhadap ambang Rp11 triliun. Acuan ini berbeda dari aturan lama, yang memakai tahun pajak berjalan.
• Tentukan apakah Wajib Pajak berstatus entitas induk, atau anggota grup di Indonesia yang wajib melapor karena induknya berada di yurisdiksi yang tidak mewajibkan atau tidak menyampaikan CbCR.
• Pastikan seluruh entitas yang masuk laporan keuangan konsolidasi tercakup, termasuk bentuk usaha tetap.

2. Notifikasi dan tenggat

• Notifikasi dan laporan disampaikan paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak lewat Coretax.
• Siapkan lampiran yang disyaratkan: Lampiran F (data keuangan per yurisdiksi), G (daftar anggota dan kegiatan usaha), dan H (kertas kerja).
• Simpan bukti penyampaian. Tidak melampirkan BPE dapat menjadi dasar sanksi.

3. Kualitas dan konsistensi data

• Satu sumber data. Tarik data dari sistem yang sama dan jelaskan sumbernya, misalnya laporan keuangan konsolidasi, laporan statutori, atau reporting package.
• Satu mata uang pelaporan. Tetapkan kebijakan konversi kurs dan terapkan sama untuk semua entitas.
• Tahun yang seragam. Perhatikan entitas dengan tahun buku berbeda dari tahun pajak induk.
• Hindari penghitungan ganda. Transaksi dan dividen antar entitas dalam grup perlu diperlakukan konsisten sesuai petunjuk lampiran.
• Konsisten antar tahun. Bila ada perubahan metode, dokumentasikan alasannya.

4. Rekonsiliasi Kesesuaian data dengan dokumen lain

• Cocokkan angka dengan laporan keuangan konsolidasi, SPT Tahunan, master file, dan local file.
• Selisih yang tidak dapat dijelaskan, misalnya antara laba sebelum pajak dan pajak yang dibayar, dapat memicu pertanyaan pemeriksa. Siapkan penjelasan atas angka yang tampak tidak lazim, seperti laba tinggi dengan pegawai sedikit di suatu yurisdiksi.

5. Tata kelola dan proses internal

• Tunjuk penanggung jawab dan libatkan tim pajak, akuntansi, hukum, dan IT.
• Kumpulkan data dari seluruh anak usaha sejak awal tahun dengan templat dan kalender yang jelas.
• Lakukan review berjenjang sebelum penyampaian, dan simpan dokumentasi dasar penyusunan.

6. Risiko dan hal yang sering terlewat

• Salah menghitung ambang atau melewatkan perubahan struktur grup (akuisisi atau divestasi).
• Entitas tanpa yurisdiksi jelas atau aset yang dipegang lewat bentuk usaha tetap tidak tercatat.
• Keterlambatan data dari anak usaha luar negeri.
• Hak akses Coretax yang belum disiapkan menjelang tenggat.
• Data CbCR yang dipertukarkan dengan otoritas negara lain bisa dibaca bersama data lain, jadi inkonsistensi mudah terlihat.