Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 menata ulang ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk batubara:

• Monopoli Ekspor BUMN: Ekspor batubara tidak lagi dilakukan langsung secara bebas oleh perusahaan swasta/pemilik tambang, melainkan harus dilakukan oleh/melalui BUMN Ekspor.
• Tahap I (Masa Transisi: 1 Juni-31 Desember 2026): Ekspor dilakukan melalui BUMN. Transaksi dan kontrak dengan buyer luar negeri masih oleh perusahaan, namun dokumen ekspor (PEB) dicatat atas nama BUMN qq Perusahaan (Pemilik Barang).
• Tahap II (Masa Implementasi Penuh: Mulai 1 Januari 2027): Ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN. Seluruh kontrak, pengapalan, dokumen PEB, hingga penerimaan devisa dilakukan langsung atas nama BUMN Ekspor.
• Kaitannya dengan PP 21/2026 (DHE): Untuk eksportir batubara yang terikat dalam perjanjian bilateral/kesepahaman dagang, penempatan DHE sektor pertambangan diberikan kelonggaran retensi minimal 30% selama minimal 3 bulan, dan diizinkan menggunakan bank devisa Non-Himbara.

Dampak Terhadap Royalti/PNBP SDA

Royalti batubara atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA dihitung berdasarkan volume produksi dan nilai penjualan (harga jual Free on Board/FOB atau harga patokan).

Aspek	Dampak pada Tahap I (Transisi 2026)	Dampak pada Tahap II (Penuh 2027)
Pihak Pembayar	Pembayaran PNBP SDA tetap disetor oleh perusahaan tambang.	Kewajiban pemenuhan dan pembayaran PNBP SDA sepenuhnya dialihkan ke BUMN Ekspor.
Potensi Risiko/Dampak	Administrasi pembayaran relatif stabil karena status dokumens masih menggunakan klausul qq perusahaan.	Risiko Likuiditas: Perusahaan tambang harus memastikan kontrak Business to Business (B2B) dengan BUMN menjamin talangan atau penyaluran dana royalti secara tepat waktu agar hak tambang tidak dibekukan pemerintah akibat keterlambatan bayar.

Dampak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Secara umum, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud dikenakan tarif PPN 0%, dan eksportir berhak melakukan restitusi atas PPN Masukan yang telah dibayar saat proses produksi. Perubahan tata kelola ini mengubah peta restitusi PPN secara signifikan.

 

Tradisional:  Perusahaan Tambang ──(Ekspor 0%)──> Buyer Luar Negeri (Restitusi oleh Tambang)

 

Skema Baru:   Perusahaan Tambang ──(Lokal)──> BUMN Ekspor ──(Ekspor 0%)──> Buyer Luar Negeri

 

• Masalah Transaksi Penyerahan Domestik: Ketika perusahaan batubara menyerahkan barang ke BUMN Ekspor, transaksi tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyerahan dalam negeri (domestik) yang terutang PPN normal, bukan ekspor langsung oleh pemilik tambang.
• Beban Restitusi Bergeser ke BUMN: Hak mengenakan tarif PPN ekspor 0% dan melakukan Restitusi PPN kini berpindah dari perusahaan tambang ke BUMN Ekspor.
• Kebutuhan Regulasi Turunan: Pemerintah telah memandatkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengeluarkan peraturan terkait pengaturan perpajakan (khususnya restitusi PPN) dalam hal ekspor batubara dilakukan oleh BUMN. Jika regulasi ini tidak memberikan relaksasi khusus, perusahaan tambang akan mengalami penurunan cash flow yang masif karena PPN Masukan mereka tertahan di level domestik dan tidak bisa direstitusi langsung ke kas negara.

Dampak Terhadap Pajak Penghasilan (PPh)

Sektor batubara dikenakan PPh Badan serta PPh Pasal 22 Ekspor Komoditas Tambang. Kebijakan baru ini berdampak pada pengakuan pendapatan (revenue recognition) dan insentif:

1. Perubahan Subjek Pajak Penjualan Ekspor

Pada Tahap II (2027), karena kontrak penjualan sepenuhnya dilakukan oleh BUMN Ekspor, omset penjualan ekspor dicatat di pembukuan BUMN. Perusahaan tambang hanya mencatat penjualan domestik (B2B) ke BUMN tersebut. Perubahan ini dapat memicu penyesuaian pada metode transfer pricing yang diawasi ketat oleh Ditjen Pajak untuk memastikan harga jual dari tambang ke BUMN tidak dimanipulasi di bawah Harga Patokan Batubara (HPB).

2. Insentif PPh DTP (Ditanggung Pemerintah) via PP 21 Tahun 2026

Guna menjaga daya tarik sektor pertambangan di tengah ketatnya aturan repatriasi devisa (wajib masuk 100% ke sistem keuangan Indonesia):

• Kementerian Keuangan menerbitkan insentif fiskal berupa PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) atas instrumen tambahan penempatan DHE, seperti SBN Valas Domestik.
• Insentif ini dirancang untuk mengurangi hilangnya potensi bunga/keuntungan valas akibat dana eksportir batubara yang wajib di-retain minimal 30% selama 3 bulan di dalam negeri.

Kesimpulan & Rekomendasi

Perubahan tata kelola ekspor komoditas strategis 2026 membawa dampak struktural yang besar bagi tata usaha keuangan perusahaan batubara. Sementara aspek royalti (PNBP) mengalami pergeseran tanggung jawab prosedural, aspek PPN menjadi titik paling krusial karena risiko hilangnya hak restitusi langsung oleh perusahaan tambang akibat rantai ekspor yang kini dimonopoli BUMN.

Rekomendasi untuk pelaku usaha: Perusahaan batubara perlu segera melakukan tinjauan hukum atas kontrak B2B dengan BUMN Ekspor yang ditunjuk. Pastikan klausul pengalihan beban pajak, mekanisme talangan royalti, serta pemanfaatan insentif PPh DTP atas instrumen DHE telah diakomodasi dengan jelas untuk mengamankan likuiditas perusahaan.