Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-14/PJ/PJ.02/2024 menyebutkan: “Nilai penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas pengurangan harga … yang menjadi objek PPh dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: bagi diskon khusus pegawai … selisih lebih dari HPP barang produksi dan/atau barang dagangan setelah dikurangi jumlah yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja untuk membeli barang produksi dan/atau barang dagangan milik pemberi kerja.” Dalam hal harga barang milik pemberi kerja yang dibeli oleh pegawai lebih rendah dari HPP, nilai imbalan yang menjadi objek PPh merupakan senilai selisih lebih dari HPP dikurangi jumlah yang dibayarkan oleh pegawai.

Contoh, PT ABC yang perusahaan yang memproduksi pakaian premium, memberikan program diskon khusus bagi pegawai yang membeli pakaian produksinya selama bulan Januari 2023. Pada bulan Januari 2023, terdapat dua pegawai yang menggunakan fasilitas program diskon khusus dimaksud yaitu:

1. Tuan X yang membeli satu setel jas dengan:

1. Nilai harga jual di pasar sebesar Rp20 juta
2. Nilai harga pokok penjualan sebesar Rp18 juta; dan
3. Harga beli ditebus Tuan X sebesar Rp15 juta.

Mengingat Tuan X melakukan pembelian dengan harga lebih rendah dari HPP, Tuan menerima imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk kenikmatan berupa diskon senilai Rp18 juta – Rp15 juta = Rp3 juta. Dengan demikian, Tuan X selaku pembeli barang mencatat harga perolehan dari satu setel jas tersebut senilai Rp18 juta.

2. Nona Y yang membeli satu buah gaun dengan:

1. Nilai harga jual di pasar sebesar Rp30 juta;
2. Nilai harga pokok penjualan sebesar Rp20 juta; dan
3. Harga beli ditebus Nona Y sebesar Rp25 juta.

Mengingat harga beli Nona Y lebih tinggi dibandingkan dengan HPP gaun PT ABC, tidak ada penghasilan yang diterima oleh Nona Y. Bagi Nona Y, harga perolehan dari satu buah gaun tersebut dicatat senilai Rp25 juta.