Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, atas imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan bebas/keahliannya dipotong PPh Pasal 21. Untuk ilustrasi perhitungan, mari kita gunakan dokter sebagai Wajib Pajak dengan keahlian.

 

Sebelum 1 Januari 2024

 

Kondisi	Tarif
Tidak berkesinambungan	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)
Berkesinambungan Memiliki NPWP; Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21; dan Tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) - PTKP
Berkesinambungan Tidak memiliki NPWP; atau Memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21.	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) (*Kumulatif)

 

Sejak 1 Januari 2024

 

Cara perhitungan PPh Pasal 21

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

 

Sejak 1 Januari 2024, tidak lagi dikenal istilah berkesinambungan atau tidak. Penggunaan tarif progresif Pasal 17 dan ketiadaan penghitungan secara kumulatif atas penghasilan yang diterima dari pemberi penghasilan mengakibatkan terdapatnya potensi tarif PPh Pasal 21 yang dipotong selalu berada di tarif terendah. Hal ini akan mengakibatkan penghitungan penghasilan kurang bayar di SPT Tahunan (PPh Pasal 29) menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2024 ke belakang.