Aspek Pajak terhadap Akuntansi untuk Piutang
Sumber: Magnific
Secara akuntansi, risiko piutang tak tertagih diakui sejak awal. Secara pajak, biaya baru boleh dikurangkan setelah piutang benar-benar tak tertagih dan syaratnya terpenuhi. Selisihnya menjadi koreksi fiskal.
Perbedaan Perlakuan
|
Hal |
Akuntansi |
Pajak |
|
Cadangan kerugian (CKPN, PSAK 71) |
Diakui sebagai beban sejak awal |
Tidak dapat dikurangkan, jadi koreksi positif (ada pengecualian untuk bank, asuransi, dan sejenisnya) |
|
Piutang dihapus |
Dihapus-bukukan |
Menjadi biaya hanya jika memenuhi syarat PMK 105/PMK.03/2009 |
|
Piutang tertagih kembali |
Pendapatan atau pembalikan CKPN |
Menjadi penghasilan jika sebelumnya sudah dibiayakan |
|
Piutang pihak berelasi |
Tetap dicadangkan |
Tidak dapat dibiayakan sebagai piutang tak tertagih |
|
PPN |
Diakui saat penyerahan |
PPN keluaran tetap disetor meski pelanggan belum membayar |
Syarat Piutang Tak Tertagih Menjadi Biaya
Berdasarkan ketentuan PMK 105/PMK.03/2009, yang diubah dengan PMK 57/PMK.03/2010 dan PMK 207/PMK.010/2015. Syarat pokok piutang tak tertagih menjadi biaya adalah:
- Sudah dibebankan di laporan laba rugi komersial;
- Daftar piutang tak tertagih dilampirkan pada SPT Tahunan;
- Penagihan sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri atau instansi piutang negara, atau ada perjanjian tertulis penghapusan piutang, atau sudah dipublikasikan;
- Dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan.
Piutang dari pihak berelasi dikecualikan. Untuk debitur kecil (jumlah tidak lebih dari Rp5.000.000) syaratnya lebih ringan.
Contoh
PT Maju Jaya membukukan CKPN Rp50 juta dan menghapus piutang Rp20 juta.
- CKPN Rp50 juta: koreksi fiskal positif Rp50 juta.
- Piutang Rp20 juta yang memenuhi syarat: tidak dikoreksi. Jika belum memenuhi syarat: koreksi positif Rp20 juta.
Selisih CKPN ini bersifat temporer dan dapat menimbulkan aset pajak tangguhan (PSAK 46).