Aspek Pajak dalam Akuntansi Pengakuan Pendapatan dan Biaya: Ketentuan Terbaru
Sumber: Magnific
Perusahaan di Indonesia bekerja dengan dua kerangka sekaligus: akuntansi komersial mengikuti SAK/PSAK dan perpajakan mengikuti UU Pajak Penghasilan. Karena tujuannya berbeda, hasilnya sering tidak sama. PSAK dibuat untuk menyajikan kinerja ekonomi, sementara pajak memakai penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak. Perbedaan itu dijembatani lewat rekonsiliasi fiskal.
Pendapatan: PSAK 72 vs Prinsip Realisasi
PSAK 72 membawa standar tunggal pengakuan pendapatan untuk semua jenis industri, dengan lima tahap yang berpusat pada kontrak. Pajak memakai logika yang lain. Menurut pengamat pajak Prianto Budi Saptono, semua pihak harus kembali ke doktrin realisasi yang dianut UU PPh. Penghasilan yang masih berupa estimasi atau pencadangan pada dasarnya tidak diakui untuk tujuan PPh.
Praktisi pajak juga menilai bahwa PSAK 72 berdampak lebih signifikan pada praktik PPN ketimbang PPh. Penyebabnya adalah pemisahan kewajiban pelaksanaan dan pengakuan berbasis kontrak yang bisa menggeser saat terutang PPN.
Perbedaan waktu pengakuan ini menimbulkan beda temporer. Kajian atas sektor telekomunikasi menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 menimbulkan beda temporer dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak. Biaya yang terkait langsung (harga pokok penjualan, amortisasi biaya kontrak) ikut bergeser.
Biaya: Dasar Pengurangannya Tetap UU PPh
Untuk biaya, secara fiskal pembebanan biaya perusahaan diatur dalam Pasal 6 dan 9 UU PPh. Biaya yang boleh dikurangkan harus berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Beberapa pos komersial, seperti cadangan atau estimasi, serta pengeluaran tertentu yang dilarang oleh UU, menjadi koreksi fiskal. Pos-pos ini terbagi dua:
- Beda tetap: tidak pernah diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan.
- Beda waktu: hanya bergeser antartahun pajak, yang kemudian memunculkan pajak tangguhan menurut PSAK 46.
Perkembangan Terbaru: PER 5/PJ/2026
Ketentuan terbaru yang spesifik tentang pengakuan penghasilan dan biaya adalah PER 5/PJ/2026. DJP menerbitkannya karena standar akuntansi kontrak asuransi berubah ke PSAK 117, sementara PMK 81/PMK.03/2009 s.t.d.d. PMK 219/PMK.011/2012 masih merujuk ke PSAK lama. Poin-poin pentingnya antara lain:
- Peraturan ini berlaku mulai 20 April 2026 dan untuk Tahun Pajak 2025.
- Secara garis besar, penghitungan PKP tahun pajak 2025 tetap didasarkan pada pendekatan PSAK lama, sebagai jembatan masa transisi.
- Wajib pajak tetap melampirkan laporan keuangan auditan berbasis PSAK 117 dan laporan keuangan berbasis PSAK lama yang menjadi dasar penghitungan fiskal. Peraturan ini juga mewajibkan lampiran lain seperti daftar nominatif biaya.
Pesan utamanya: perubahan standar akuntansi tidak otomatis mengubah dasar penghitungan pajak. Untuk PSAK 72 sendiri, saya tidak menemukan peraturan khusus yang setara dengan PER 5/PJ/2026 di hasil pencarian. Ada juga rencana kebijakan yang lebih luas, yaitu RUU Pelaporan Keuangan untuk mengurangi laporan keuangan ganda, tetapi itu informasi lama (2020) dan statusnya perlu dicek.
Implikasi Praktis
- Siapkan kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang memetakan perbedaan pengakuan per transaksi dan per kontrak.
- Kenali dampak di awal penerapan. Kajian atas sektor telekomunikasi menunjukkan penerimaan pajak bisa lebih besar di tahun awal penerapan PSAK 72. Ada risiko sanksi administrasi jika penghasilan yang diakui di awal tidak ditangani dengan benar.
- Cermati PPN secara terpisah dari PPh, karena saat terutangnya bisa berbeda dari saat pengakuan akuntansi.
- Dokumentasikan kontrak dan dasar estimasi, karena potensi sengketa muncul dari perbedaan tafsir antara akuntansi dan pajak.