Oleh: Syifa Rizki F.

Penerimaan pajak pada tahun lalu telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.229,6 triliun. Berbeda dengan tahun ini, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat target penerimaan pajak dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan kemarin, yaitu hanya Rp1.265 triliun.

 “Sistem administrasi perpajakan diperbaiki dengan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang memudahkan wajib pajak di dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan teknologi informasi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Penetapan target dalam penerimaan pajak dibuat serealistis mungkin agar kinerja penerimaan pajak sesuai dengan realisasi yang akan dicapai tahun ini. Banyak yang dipertimbangkan pemerintah untuk mempercepat pemulihan kondisi perekonomian, berbagai faktor seperti kondisi sektoral, iklim investasi, dan daya saing usaha sebagai bayangan dalam perpajakan serta kapasitas masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakan.

Baca juga Joint Program, Usaha Optimalisasi Penerimaan Pajak

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai target penerimaan pajak di APBN 2022 akan bisa tercapai sebagaimana tahun 2021. Sebab, salah satu kunci utama tercapainya penerimaan pajak nasional adalah rencana penerimaan pajak di APBN yang masuk akal dengan memperhatikan kondisi dan keadaan makro ekonomi nasional serta global.