Flash News 14 Oktober 2020
TOPIK EKONOMI DAN BISNIS
1. Konsumsi Lesu, Investasi Sulit Tumbuh
Ekonom yang juga Menteri Keuangan periode 2013-2014, M Chatib Basri menuturkan, perbaikan ekonomi memang terjadi setelah pelonggaran PSBB, tetapi sementara. Mayoritas penduduk kelas menengah atas masih menahan belanja. "Karena itu, pemerintah tidak bisa mengharapkan pertumbuhan investasi pada 2021. Konsumsi dulu harus didorong, kemudian investasi," ujarnya. Untuk mendorong konsumsi, lanjutnya, kebijakan fiskal 2021 harus tetap ekspansif. Keputusan pemerintah mempertahankan pelonggaran defisit anggaran menjadi 5,7 persen pada 2021 sudah tepat, tetapi tetap harus dibarengi dengan perbaikan birokrasi dan penyerapan belanja.
Sebelumnya, pemerintah yakin investasi akan menjadi motor penggerak perekonomian pada 2021. Reformasi regulasi dilakukan demi menangkap momentum investasi, salah satunya melalui UU Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyatakan, UU Cipta Kerja jadi payung hukum strategi memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EoDB) hingga masuk 40 besar dunia pada 2025. (Kompas)
2. BKF: Covid-19 Munculkan Baseline baru Kebijakan Makro-Fiskal
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, pandemi Covid-19 telah memberikan perubahan mendasar terhadap kinerja makro-fiskal yang memicu munculnya baseline baru. Ini terjadi lantaran tekanan Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap pelemahan aktivitas perekonomian, baik dari sisi masyarakat dan dunia usaha. Pertama, pandemi telah menekan sisi ekonomi dan sisi pendapatan negara, yang dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar internasional.
Di sisi lain penerimaan negara dari sisi perpajakan juga turuN karena pemerintah memberikan stimulus ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kemudian, new baseline pada kebijakan makro dan fiskal juga terjadi pada defisit anggaran yang melebar menjadi 6,34% sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2020. Pelebaran ini disebabkan pemerintah harus menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. (Investor Daily)
3. APBN 2021 Sokong Tujuh Kebijakan Strategis
Tujuh kebijakan strategis akan dilakukan pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. “Dari beberapa dinamika ekonomi, kita melakukan penetapan defisit baik yang dibentuk dari penetapan belanja, itu dilakukan untuk mendukung kebijakan strategis 2021,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Kemenkeu Ubaidi Socheh dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (13/10). Pertama, pada bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 550,5 triliun.
Kedua, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 169,7 triliun. Ketiga, bidang perlindungan sosial dengan alokasi anggaran hingga Rp 421,7 triliun. Keempat, bidang infrastruktur dengan anggaran Rp413,8 triliun. Kelima, sektor ketahanan pangan dengan anggaran Rp 104,2 triliun. Keenam, bidang pariwisata melalui alokasi anggaran Rp 15,7 triliun. Terakhir bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dengan anggaran sebesar Rp 29,6 triliun. (Investor Daily)