Implementasi Coretax menandai babak baru dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Transformasi digital ini tidak hanya menyentuh proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran, tetapi juga secara fundamental mengubah mekanisme penagihan pajak, termasuk penerbitan Surat Paksa (SP).

 

Surat Paksa adalah instrumen krusial dan penegakan hukum terakhir (ultimum remedium) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memerintahkan Wajib Pajak (Penanggung Pajak) melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka waktu 2x24 jam. Di bawah Coretax, proses ini menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

 

Peran Coretax dalam Mendukung Penagihan

Coretax adalah platform teknologi informasi terpadu yang menyatukan seluruh proses bisnis DJP. Dalam konteks penagihan pajak dengan Surat Paksa, sistem ini membawa perubahan signifikan:

1. Deteksi Dini Kepatuhan yang Otomatis

Sebelumnya, identifikasi utang pajak yang harus ditagih seringkali melibatkan proses manual dan rekonsiliasi data yang memakan waktu. Dengan Coretax, data pelaporan, pembayaran, dan ketetapan pajak terintegrasi secara real-time.

• Sistem Peringatan Dini: Coretax secara otomatis dapat mendeteksi Wajib Pajak yang melewati batas jatuh tempo pembayaran (misalnya, 7 hari setelah jatuh tempo Surat Teguran), yang merupakan syarat untuk menerbitkan Surat Paksa.
• Akurasi Data Utang: perhitungan jumlah utang pajak, termasuk sanksi bunga penagihan, menjadi lebih akurat karena data terkelola dalam satu platform tunggal (taxpayer accounting). Ini mengurangi potensi sengketa karena kesalahan administrasi.

 

2. Digitalisasi Dokumen Penagihan (E-SP)

Salah satu perubahan paling penting adalah digitalisasi penyampaian dokumen penagihan. Walaupun mekanisme fisik penyampaian oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) tetap diatur dalam regulasi (PMK Nomor 61 Tahun 2023), sistem Coretax membuka opsi digital:

• Penyampaian Digital: Surat Teguran dan Surat Paksa dapat diakses oleh Wajib Pajak melalui akun digital terintegrasi mereka di dalam sistem Coretax. Hal ini meminimalkan risiko dokumen gagal tersampaikan karena Wajib Pajak pindah alamat atau alasan lainnya.
• Penghematan Biaya dan Waktu: Digitalisasi mengurangi biaya cetak, pengiriman, dan waktu tempuh yang dibutuhkan Jurusita, membuat proses penegakan hukum menjadi lebih efisien.

 

3. Basis Data yang Kuat untuk Tindakan Lanjutan

Surat Paksa hanyalah awal dari serangkaian tindakan penagihan (penyitaan, pencegahan, penyanderaan). Coretax menyediakan basis data yang kaya untuk mendukung tindakan-tindakan tersebut:

• Identifikasi Aset: integrasi data Wajib Pajak dengan lembaga eksternal (seperti Dukcapil, perbankan, dan BPN) yang didukung Coretax mempermudah Jurusita untuk mengidentifikasi dan melacak aset Penanggung Pajak yang akan disita.
• Konsistensi Penegakan Hukum: semua tahapan penagihan—dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, hingga usulan Pencegahan—tercatat dalam satu sistem, memastikan proses berjalan sesuai ketentuan dan mengurangi diskresi petugas.

 

Implikasi bagi Wajib Pajak dan DJP

Bagi Wajib Pajak:

• Respons Cepat Diperlukan: dengan proses yang lebih cepat dan otomatis, Wajib Pajak yang memiliki utang pajak tidak bisa lagi mengandalkan lambatnya proses administrasi. Kecepatan dalam merespons Surat Teguran atau SP menjadi sangat krusial.
• Pentingnya Taxpayer Account Management: Wajib Pajak harus aktif memantau notifikasi dan status akun perpajakan mereka di Coretax untuk memastikan tidak ada tagihan yang terlewat.

 

Bagi DJP:

• Fokus pada Kualitas Penagihan: petugas penagihan dapat beralih dari pekerjaan administratif yang repetitif ke analisis data yang lebih mendalam untuk kasus-kasus kompleks (high-value/high-risk).
• Peningkatan Kepatuhan: efisiensi dan kecepatan penagihan yang didukung Coretax akan memperkuat efek gentar (deterrent effect), mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh secara sukarela.

 

Secara keseluruhan, Coretax adalah katalisator yang mentransformasi penagihan pajak dengan Surat Paksa menjadi instrumen penegakan hukum yang modern, terotomasi, dan berdaya guna tinggi. Hal ini merupakan langkah penting Indonesia dalam mewujudkan sistem perpajakan yang kredibel dan akuntabel di era digital.