Salah satu aspek penting dalam PMK Nomor 43 Tahun 2026 adalah mekanisme pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Meskipun masyarakat memperoleh manfaat berupa pengurangan harga tiket, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan agar fasilitas tersebut dapat diberikan secara sah.

Pertama, fasilitas ini hanya berlaku untuk penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Dengan demikian, tiket kelas bisnis maupun first class tidak termasuk dalam cakupan insentif.

Kedua, pemerintah membatasi periode pembelian tiket dan periode penerbangan. Tiket harus dibeli sejak PMK mulai berlaku hingga tanggal 5 Juli 2026. Selain itu, penerbangan juga harus dilaksanakan pada rentang waktu 24 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka PPN tidak ditanggung pemerintah dan dikenakan sesuai ketentuan umum.

Ketiga, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berasal dari komponen tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge. Hal ini berarti apabila terdapat biaya tambahan seperti extra baggage atau seat selection, PPN atas biaya tersebut tetap menjadi beban penumpang.

Maskapai sebagai Pengusaha Kena Pajak tetap memiliki kewajiban administrasi perpajakan. Mereka harus membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, kemudian melaporkan transaksi tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada bagian penyerahan yang memperoleh fasilitas PPN DTP.

Selain itu, maskapai diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. Daftar tersebut memuat berbagai informasi, antara lain nomor booking, bandara keberangkatan, bandara tujuan, tanggal pembelian tiket, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak, serta besarnya PPN yang ditanggung pemerintah.

Kewajiban administrasi ini bertujuan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk menanggung PPN tersebut. Dengan data transaksi yang lengkap, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi pajak benar-benar diberikan kepada transaksi yang memenuhi persyaratan.

Melalui mekanisme yang cukup rinci ini, PMK Nomor 43 Tahun 2026 berusaha menjaga keseimbangan antara pemberian insentif kepada masyarakat dengan tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.