Produksi batu bara di Indonesia tahun 2025 tercatat mencapai 790 juta ton, sedikit menurun dari rekor 2024 namun tetap melampaui target. Ekspor mendominasi dengan 65,1% (sekitar 514 juta ton) dan domestik (DMO) 32%, terutama untuk PLN. Pasar utama tetap Tiongkok dan India dengan rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) di atas US$100 per ton, meski harga sempat turun di tengah tahun. 

Pada bulan kedua tahun ini Kementerian ESDM menetapkan HBA untuk periode II Februari 2026 senilai US$ 102,87/ton, turun dari periode sebelumnya senilai US$ 106,11/ton. Penetapan HBA ini bertujuan menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batubara di pasar global maupun dalam negeri, HBA ini  juga dipakai dalam menentukan tarif dan menghitung pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemerintah telah menerbitkan PP 18/2025 mengenai perlakuan perpajakan dan/atau PNBP di bidang usaha pertambangan batu bara terbit untuk merevisi PP 15/2022. PP 18/2025 mengatur tarif pemungutan PNBP berupa penjualan hasil tambang batubara secara progresif, dengan mengikuti nilai HBA.

Tarif PNBP sebesar 15% dikenakan apabila HBA kurang dari US$70 per ton, sedangkan HBA lebih atau sama dengan US$70 hingga kurang dari US$120 per ton, dikenakan tarif 18%. Setelahnya, tarif PNBP sebesar 19% dikenakan apabila HBA lebih atau sama dengan US$120  hingga kurang dari US$140, serta tarif 22% dikenakan ketika HBA lebih atau sama dengan US$140 hingga kurang dari US$160 per ton.

Kemudian tarif 25% dikenakan ketika HBA lebih atau sama dengan US$160 hingga kurang dari US$180 per ton. Tarif PNBP tertinggi adalah 28% yang ditetapkan jika HBA lebih atau sama dengan US$180.

PNBP penjualan hasil tambang batu bara dihitung dengan formula tarif dikalikan dengan objek PNBP. Adapun objek PNBP berasal dari harga jual dikurangi dengan tarif iuran produksi atau royalti, serta dikurangi lagi dengan tarif pemanfaatan barang milik negara eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari hasil produksi per ton.