Flash News 3 September 2020
TOPIK PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN
1. Target Setoran PNBP 2021 Masih Turun
PNBP tahun depan diprediksi tidak bisa berkontribusi positif terhadap pendapatan negara, meski pendapatan SDA digenjot. Lantaran pos kekayaan negara dipisahkan (KND) belum optimal selama pandemi. Menurut RAPBN 2021 target PNBP sebesar Rp 293,5 triliun turun 2% dibanding outlook 2020 Rp 295,1 triliun.
Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan SDA tahun depan ditentukan oleh ekonomi global dan geopolitik. Maka PNBP SDA akan ditentukan di paruh kedua saat harga mulai stabil. (Kontan)
TOPIK EKONOMI DAN BISNIS
1. Lonjakan Kasus Hambat Pertumbuhan Konsumsi
Tekanan deflasi dalam dua bulan terakhir memberi sinyal konsumsi rumah tangga masih akan terkontraksi pada triwulan III-2020. Pemulihan konsumsi rumah tangga tertahan pada kelompok kelas menengah dan atas. Mereka masih mempertimbangkan kondisi terkini untuk berbelanja karena ada peningkatan kasus Covid-19. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 0,05% pada Agustus 2020 dan 0,1% pada Juli 2020. Ditilik dari kontribusi pengeluaran masyarakat, kelompok 20% teratas mencapai 45,49% terhadap total konsumsi nasional, sementara kelompok 40% kelas menengah berkontribusi 36,78%. Adapun kelompok 40% kelas bawah hanya berkontribusi 17%.
Dewan Penasihat Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) dan juga Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk Stefanus Ridwan menuturkan, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat tingkat kunjungan ke mal meningkat. Namun, durasi kunjungan cenderung lebih singkat karena pengunjung cenderung ke mal hanya untuk belanja. ”Pelonggaran PSBB membuat usaha-usaha mulai buka dan pembelian ada kenaikan. Akan tetapi, kenaikan tidak terlalu banyak,” ujarnya. Kini, lanjut Ridwan, lonjakan kasus Covid-19 secara nasional justru kembali membuat orang takut bepergian, termasuk ke mal. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus turun sehingga orang membatasi belanja. (Kompas)
2. Percepat Implementasi
Para pengusaha menilai, pelaksanaan sejumlah program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, dampak yang diharapkan, seperti penurunan angka kasus baru Covid-19 dan pemulihan ekonomi, belum tercapai. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, saat telekonferensi pers di Jakarta, Rabu (2/9/2020), menilai, pemerintah kurang cepat mengimplementasikan sejumlah program. Pandemi sudah memasuki bulan keenam, tetapi belum ada tanda situasi akan membaik. ”Kita memasuki masa-masa abnormal, bukan lagi business as usual. Kalau berbagai persyaratan masih kaku, penyerapannya jadi sangat rendah,” kata Rosan seusai bertemu dengan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.
Erick mengatakan, pemerintah sedang mengevaluasi sejumlah program. Beberapa program tambahan sedang disiapkan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Program yang tidak efektif akan diganti dengan program baru, sementara program yang penyerapannya cepat, seperti subsidi upah dan bantuan produktif untuk usaha mikro-kecil (UMK), berpeluang diperpanjang. Beberapa program baru ada di sektor kesehatan. Contoh program yang berpotensi diperpanjang adalah subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Program itu menyasar 15,7 juta pekerja peserta BP Jamsostek dengan total anggaran Rp 37,8 triliun. Erick menuturkan, jika tahap pertama penyaluran subsidi upah berjalan baik, program tersebut bisa diteruskan. ”Namun, sementara ini keputusannya program hanya berjalan sampai Desember,” katanya. Subsidi upah sebesar Rp 1,2 juta akan disalurkan pada September-Oktober, sementara sisa Rp 1,2 juta akan disalurkan pada Oktober-November. Program lain yang akan dilanjutkan dan ditambah adalah bantuan produktif untuk UMK. Program ini menyasar 12 juta pelaku UMK dengan anggaran Rp 22,1 triliun. ”Kami harap ada percepatan lagi supaya daya beli masyarakat terjaga, sekaligus ada stimulus bagi ekonomi,” katanya. (Kompas)
3. Bansos Beras Bulog
Program bansos beras Bulog dan Kementerian Sosial untuk 10juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan sudah mulai disalurkan. Bansos beras itu merupakan Program Pemulihan Ekonomi yang digadang pemerintah. Dimana per keluarga penerima manfaat diberikan 15kg beras selama tiga bulan mulai dari Agustus 2020-Oktober 2020. (Kontan)