Flash News 27 Agustus 2020
TOPIK PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN
1. Realisasi Setoran LMAN Capai 82%
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah merealisasikan 82% target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yakni senilai Rp2,44 triliun. LMAN ditargetkan berkontribusi ke dalam PNBP pada tahun ini senilai Rp3,12 triliun. Nilai tersebut dinaikkan pada awal bulan ini oleh Kementerian Keuangan dari target sebelumnya yang hanya Rp1,55 triliun. Dinaikkannya target tersebut sejalan dengan membengkaknya kebutuhan pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19, terutama untuk menambal kebutuhan di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
Sejak beroperasi, LMAN tercatat hanya sekali tidak memenuhi target PNBP yaitu pada 2016. Kala itu, PNBP dari LMAN ditargetkan senilai Rp263 miliar tetapi hanya tercapai Rp126 miliar atau 48%. Selanjutnya, pada 2017 pemerintah menargetkan kontribusi LMAN terhadap PNBP senilai Rp263 miliar dan realisasinya melesat 451% senilai Rp1,18 triliun. Pada 2018, LMAN kembali mencatatkan realisasi yang lebih besar dari target PNBP yakni 333% senilai Rp2,76 triliun dari target yang ditetapkan Rp830 miliar. Adapun pada tahun lalu, pemerintah meningkatkan target PNBP menjadi Rp1,5 triliun dan LMAN merealisasikan senilai Rp4,2 triliun atau 291% dari target. (Bisnis Indonesia)
TOPIK EKONOMI DAN BISNIS
1. Kelola Harapan untuk Dorong Konsumsi
Pada triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga minus 5,51%, jauh di bawah rata-rata pertumbuhannya yang mencapai 5% sebelum pandemi Covid-19. Oleh karena menyokong 60% perekonomian nasional, anjloknya konsumsi menekan pertumbuhan ekonomi ke zona negatif 5,32%. Karena itu, upaya mengelola ekspektasi dinilai penting demi mendorong konsumsi. Kajian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan sampel 2.258 rumah tangga menunjukkan, 87,3% rumah tangga usaha dan 64,8% rumah tangga pekerja mengalami kesulitan keuangan selama pandemi. Hampir 50% rumah tangga terpaksa menggunakan tabungan serta menjual atau menggadaikan asetnya untuk bertahan hidup. Secara terpisah, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, aspek kesehatan harus ditangani lebih dulu untuk mengatasi ketakutan masyarakat.
Karena itu, fokus pemerintah kini menangani Covid-19 seoptimal mungkin agar masyarakat tidak lagi khawatir berbelanja dan beraktivitas di luar rumah. ”Selama rasa aman belum timbul, roda ekonomi belum akan berputar. Stimulus yang diluncurkan pemerintah sifatnya mengganjal,” katanya. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menambahkan, ekspektasi masyarakat terkait pemulihan ekonomi mulai muncul. Hasil survei Bank Indonesia tentang indeks keyakinan konsumen, indeks ekspektasi konsumen, dan indeks kondisi ekonomi cenderung membaik. (Kompas)
2. Perhatikan Semua Pekerja
Pemerintah mesti memberi perhatian yang sama kepada pekerja formal dan informal di Indonesia. Dengan cara itu, kegiatan konsumsi masyarakat dapat kembali aktif di berbagai sektor. Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja informal di Indonesia lebih banyak daripada pekerja formal. Sebanyak 131,03 juta penduduk bekerja di Indonesia per Februari 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 56,5% di antaranya pekerja informal. Bantuan sosial yang merata juga menjadi fokus dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto pada Rabu (26/8/2020).
Pemerintah memberi bantuan atau subsidi gaji bagi pekerja formal yang terdaftar di BPJamsostek dengan gaji bersih di bawah Rp5juta per bulan. Bantuan itu, menurut anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Saleh Daulay, bersifat eksklusif. Ia minta pemerintah memperhatikan keadilan dan kemerataan bantuan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah memahami serta menangkap kritik dan kebutuhan bantuan yang merata. Namun, program bansos tidak bisa dilihat secara terpisah, tetapi mesti menyeluruh. ”Pemerintah juga punya program bansos lain sebelum ini. Subsidi gaji hanya melengkapi program-program yang sudah ada,” ucap Ida. (Kompas)
3. Usaha Kecil Butuh Bantuan Akses Memasok Pemerintah
Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 318 triliun dari total Rp 753 triliun belanja kementerian dan lembaga untuk membeli produk UMKM. Platform khusus untuk UMKM disiapkan untuk memudahkan pengadaan. Berikut sejumlah skema bagi UMKM untuk masuk dalam pengadaan yang telah disusun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP):
a. Paket yang dicadangkan untuk usaha kecil
- pengadaan langsung
- e-purchasing baik melalui katalog elektronik nasional, sektoral, maupun lokal
- penunjukan langsung
- tender
- tender cepat
b. Paket yang tidak dicadangkan untuk usaha kecil
- kemitraan
- subkontrak
- merchant pada marketplace
- bentuk kerja sama lainnya
(Tempo)