Tax Consulting


flash newsI. Bisnis Indonesia

1. Bukan Jebakan ‘Batman

Pajak atas tanah yang direncanakan mencakup pajak progresif kepemilikan tanah yang mengacu pada luas, capital gain tax yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam transaksi jual beli/pengalihan, dan unutilized asset tax yang akan mengacu pada kegunaan tanah (menganggur/ tidak). Hingga saat ini belum ada kejelasan atas hal tersebut dan instrumennya. Salah satu aspek yang mungkin langsung dilihat yakni capital gain tax yang mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP) menjadi selisih keuntungan antara harga beli dengan harga jual (capital gain).

Sebenarnya daripada menggunakan capital gain tax, skema pajak yang ada saat ini justru memberilkan nilai yang lebih besar. Namun nilai bruto selama ini bisa ‘dimanipulasi’ menggunakan NJOP yang lama tidak disesuaikan nilainya. Misalkan harga pasar 500jt, perolehan 100jt, dan NJOP 300jt. Jika menggunakan PPh final 2,5% maka pajak sebesar 12,5jt dari harga pasar. Dengan NJOP menjadi 7,5jt dan dengan capital gain 400jt menjadi 10jt.

Skema PPh final dan capital gain tax ini cocok untuk insentif bagi anti spekulasi misalnya membeli apatemen dan dijual sebelum lima tahun. Ini menyebabkan WP susah menjualnya karena faktor disinsentif. Oleh karena itu ada pajak kedua yakni PBB yang secara periodik membebani. Sehingga Pemerintah diminta segera memberikan kepastian bagi WP dengan merilis konsep pajak atas tanah sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan perspektif terjebak pasca mengikuti amnesti pajak.

2. Pertukaran Informasi Pajak Diteken

Setelah aturan transfer pricing documentations atau TP Doc terbit, Indonesia dan 57 negara lainnya meneken perjanjian multilateral Competent Authority Agreement on Country by Country Report (CbCMCAA) antar otoritas pajak untuk saling bertukar informasi antar negara secara otomatis. Ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi bersama dengan perwakilan perpajakan dari Malta, Mauritius, Gabon dan Rusia.

Salah satu informasi yang ditukar adalah laporan per negara (Country by Country/CbCR) yang masuk dalam TP Doc. Wajib dibuat untuk tahun pajak 2016 dan tersedia paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak dan disampaikan bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan 2017.

Ada 2 informasi yang harus dimuat pertama alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara dari seluruh anggota grup usaha, baik dalam dan luar negeri. Kedua daftar anggota grup dan kegiatan usaha utama per negara. Informasi ini mencakup nama negara, peredaran bruto, laba/rugi sebelum pajak, PPh yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, PPh terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas.

II. KONTAN
1. Keseimbangan Pajak Bisnis Digital di OECD

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antar Negara kepada anggota OECD. Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak Negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital yang disebabkan oleh upaya profit shifting.

Nantinya akan ada penelitian mengenai dampak bisnis model dan value chain yang dipicu perkembangan TI. Hasil kajian itu akan disampaikan oleh tim kerja pada pertemuan OECD pada Juni 2017 mendatang di Belanda.

Tidak terciptanya keseimbangan pemajakan bisnis digital antar Negara berkembang dan Negara maju, akan mendorong Negara yang dirugikan menggunakan instrumen-instrumen lain untuk bisa memajaki bisnis digital, sehingga ini akan membuat sistem perpajakan dunia tidak bagus.

Ditjen Pajak telah memberi masukan kepada OECD agar menyelaraskan aksi 1, yaitu yang berhubungan dengan tantangan perpajakan dalam bisnis digital, dengan aksi 7 yang berhubungan dengan tax avoidance dari ketidakpastian status BUT

2. Kemenkeu Rumuskan Insentif Fiskal bagi Pelaku UMKM

Insentif dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dalam program kebijakan ekonomi berkeadilan terutama di sektor manufaktur dan teknologi, informasi dan komunikasi. Beberapa bentuk kebijakan tersebut yaitu, memberikan akses bunga rendah untuk usaha/bisnis skala kecil, memperkuat penyaluran KUR, pemberian pelatihan dan kewirausahaan, serta memperkecil gap Bunga pembiayaan antar bisnis besar dan kecil.

3. Tren Restitusi Tinggi Masih Berlanjut di Januari 2017

Lantaran adanya penarikan restitusi oleh WP, realisasi penerimaan PPN bulan Januari 2017 lebih rendah ketimbang Januari 2016.

Besarnya angka penarikan restitusi Januari 2017 bukan karena penahanan restitusi di akhir tahun.

Catatan Ditjen Pajak menunjukkan, Januari 2016, realisasi penerimaan PPN Rp 27,5 triliun, naik tipis 1,85% disbanding periode yang sama pada tahun 2015. Sementara sepanjang tahun 2016, kinerja penerimaan PPN Rp 410,5 triliun, turun 3,11%, karena nilai restitusi yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp 101 triliun, naik 6,32% disbanding restitusi sepanjang 2015.

4. Samsung Tagih Janji Insentif Tax Allowance Sri Mulyani

tax allowance adalah potongan pajak maksimal 30% dihitung dari besar investasi yang ditanamkan. Dalam insentif ini, pemerintah juga akan memberikan kompensasi kerugian maksimal 10 tahun.

Samsung sudah membangun pabrik di Indonesia selama 20 tahun dan telah berinvestasi sebesar US$ 300 juta. Namun janji pemerintah terkait pemberian tax allowance kepada Samsung tak kunjung terealisasi. Oleh karena itu mereka meminta bantuan ke Menkeu untuk merealisasikannya.

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post