Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Rancangan PP Pajak Gross Split Rampung

Pemerintah telah menyelesaikan peraturan sisten perpajakan untuk skema bagi hasil kotor (gross split). Peraturan yang diharapkan diteken Presiden sebelum 27 November nanti antara lain memuat ketentuan mengenai lost tax carry forward dan indirect tax.

Kesepakatan terkait lost tax carry forward, yang sebelumnya sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 menegnai Pajak Penghasilan diatur kompensasi kerugian pajak maksimal 5 tahun, mendapat kekhususan dan dapat diperpanjang maksimal 10 tahun. Demikian pula terkait depresiasi dan amortisasi. Hal ini dikarenakan untuk bisa ke tahap produksi, kontraktor migas perlu waktu lebih dari lima tahun untuk eksploitasi. (Investor Daily. Senin, 30 September 2017)

2. Setor Rp244 Triliun, Industri Manufaktur Jadi Penyumbang Pajak Tertinggi

Industri manufaktur nasional menjadi penyumbang pajak tertinggi hingga kuartal III-2017 mencapai Rp224,95 triliun atau tumbuh 16,63% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut mengungguli sumbangan pajak sektor perdagangan sebesar Rp134,74 triliun, keuangan Rp104, 92 triliun, konstruksi Rp35,40 triliun, informasi komunikasi Rp32m19 triliun, pertambangan Rp31,66 triliun, dan sektor lainnya Rp156,19 triliun. (Investor Daily. Senin, 30 September 2017)

3. Pajak Ekonomi Digital, Optimalisasi Terkendala Regulasi

Pajak ekonomi digital merupakan tantangan besar pasca implementasi pengampunan pajak. Upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut masih terkendala regulasi yang terbatas. Setidaknya sesuai dengan Peraturan Presiden No 74/2017 tentang roadmap dagang-el, Ditjen Pajak mencatat ada empat hal yang perlu diatur :

a. Penyederhanaan tata cara pemajakan bagi pelaku usaha yang beromzet dibawah Rp 4,8 Miliar
b. Insentif pajak bagi investor dagang-el
c. Kewajiban pendaftaran diri bagi pelaku dagang-el baik asing maupun lokal
d. Persamaan perlakuan perpajakan antara pelaku asing dan lokal
(Bisnis Indonesia)

4. Percepat Reformasi Regulasi di Tahun Politik

Dalam mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi, pemerintah setidaknya harus memperhatikan sejumlah indikasi pembangunan ekonomi seperti misalnya peningkatan investasi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maksimal 6%, investasi harus tumbuh setidaknya 15% terhadap PDB. Iklim usaha yang baik menjadi kunci pertumbuhan investasi, sehingga perlu percepatan regulasi. (Media Indonesia)

5. Defisit Bisa Dekati Skenario

Penerimaan pajak sampai akhir tahun diproyeksikan Rp1.177,95 triliun atau sekitar Rp106 triliun di bawah target. Meski demikian, jika penerapan anggaran belanja dikendalikan di bawah 93%, defisit bisa mendekati skenario pemerintah, yakni 2,67%.

Proyeksi realisasi penerimaan pajak dan defisit tersebut diperhitungkan oleh Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). “Yang penting, usaha tiga bulan terakhir ini harus dipastikan murni kinerja tahun berjalan. Kalau tidak, pasti akan mengganggu kinerja tahun 2018. Jangan ijon dan jangan geser restitusi,” kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, minggu (29/10), di Jakarta. (Kompas)

6. Jurus Andalan Pajak Mengejar Pajak

Meski mendapat protes dari banyak pengusaha atas pernerbitan bukti permulaan (Bukper) sebagai dasar hitungan pembayaran pajak, DJP tidak bergeming dan tetap akan melanjutkan proses bukper sebagai upaya penegakan hukum. (Kontan)

7. Tingkat Kepatuhan Pajak Melonjak Usai Amnesti

Setelah program amnesti pajak, tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kian tinggi. Sampai Oktober 2017, tingkat kepatuhan pajak mencapai 94,65%. Realisasi SPT sampai September 2017 sebanyak 11,78 juta.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bilang, kekhawatiran WP kalau DJP berburu di kebun binatang adalah representatif belum terciptanya sistem pajak yang terpercaya. (Kontan)

8. Penerimaan PPN Tumbuh, Daya Beli Masih Ada

Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga bulan September tumbuh 15% dibanding bulan yang sama tahun 2016. Ini pula yang membuat DJP yakin daya beli masyarakat tidak turun, hanya perubahan pola dari transaksi offline ke transaksi online. (Kontan)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. BI Akan Satukan Pembayaran Non-Tunai Antarmoda Angkutan

Setelah non-tunai di jalan tol, BI akan memulai integrasi pembayaran kereta ringan (LRT), kereta komuter, Transjakarta, MRT, Bus Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), hingga bus DAMRI. Untuk menggenjot penggunaan uang elektronik di luar jawa, maka akan diintensifkan edukasi dan sosialisasi. (Koran Tempo)

2. Bank BJB Terbitkan Obligasi untuk Ekspansi Kredit

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menerbitkan surat utang (obligasi) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan total target perolehan Rp 4,5 triliun. Sebanyak Rp 1,5 triliun dari obligasi dipergunakan untuk ekspansi kredit tahun depan.

Obligasi yang akan diterbitkan terbagi menjadi 3 seri, yakni seri A dengan tenor 3 tahun, Seri B tenor 5 tahun, dan Seri C dengan tenor 7 tahun. BJB memulai penawaran awal surat utang tersebut pada 27 Oktober – 10 November, dengan masa penawaran umum yang akan berlangsung 24-28 November 2017. Pencatatan pada BEI direncanakan dilakukan pada 7 Desember mendatang. (Koran Tempo)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post