Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Insentif Pajak Tanah Peserta Amnesti

Hanya hingga 31 Desember 2017, Pemerintah memberikan insentif pendaftaran aset tanah sekaligus pembebasan pajak dari harta. Insentif berupa:

a. Bila status tanah belum terdaftar sesuai dengan jenis hak tanah, permohonan pendaftaran pengakuan hak dan perubahan nama dilakukan sekaligus;
b. Bagi permohonan yang nominee-nya telah meninggal dunia namun hak atas tanah belum terdaftar, maka wajib pajak (WP) WNI dapat melakukan permohonan pendaftaran pengakuan hak dan perubahan nama dilakukan sekaligus;
c. Wajib pajak dibebaskan dari tagihan pajak penghasilan (PPh).

Untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas tagihan PPh tersebut, WP cukup melakukan permohonan ke kantor pajak dengan sejumlah dokumen:
a. Fotokopi surat keterangan amnesti pajak;
b. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun terakhir;
c. Fotokopi dokumen kepemilikan harta;
d. Pernyataan nominee dari kedua pihak yang dilegalisasi notaris.
(Kontan)

2.) Mendesain Pajak e-Commerce (oleh Haryo Kuncoro)

Kondisi keuangan negara sedang dalam status darurat. Sampai akhir September 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp770,7 triliun (atau 60%) dari target yang dicanangkan APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Tenggat tiga bulan tersisa untuk mengejar target sesuai yang diharapkan bukanlah pekerjaan mudah. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5% dalam tiga tahun terakhir seolah menjadi bukti yang valid.

Mengandalkan penerimaan rutin secara alamiah hanya menambah penerimaan pajak sekitar 10%. Pengenaan pajak e-commerce sejatinya merupakan sebuah keniscayaan. Faktanya, ada transaksi antara penjual dengan pembeli layaknya bisnis offline. Konsekuensinya, pajak pertambahan nilai (PPN) harus dipungut. Besaran potensi pajak e-commerce juga menantang. Saat ini transaksi e-commerce telah mencapai Rp 394 triliun. (Investor Daily)

3.) DJP: e-commerce Merebak, Pendapatan PPh Kurir Naik 114% (oleh Kunradus Aliandu)

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengatakan, perubahan model bisnis dari konvensional ke online membawa dampak positif terhadap pendapatan di sektor jasa kurir, yang tumbuh sebesar 114%. Dengan adanya e-commerce pendapatan jasa kurir naik 114%, karena beli barang online tidak mungkin barangnya diantar secara online. “banyak orang mengatakan dengan adanya e-commerce daya beli masyarakat menurun, tetapi sebenarnya tidak, daya belinya pindah ke online” ujarnya.

Ken mengatakan industri e-commerce juga menambah pendapatan pajak disektor sewa gudang, yang naik hingga 21%. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sebelumnya mengimbau kepada pemerintah supaya hati-hati mengatur pajak atas e-commerce itu sendiri maupun para pelakunya. (Investor Daily)

4.) Eksportir Keluhkan Tarif Bea Masuk

Niat sejumlah eksportir ban Indonesia untuk berdagang di negara lain terhambat masalah bea masuk yang tinggi di negara tersebut. Bea masuk di beberapa negara tujuan ekspor dinilai tinggi seperti Turki, Mesir, dan India. “Dulu kami bisa ekspor ke Turki 100 ribu ban per tahun,” ujar Manajer Ekspor PT Multistrada, Soufan Alamsyah.

Produsen ban merek Corsa da Achilles tersebut harus gigit jari lantaran pemerintah Turki mulai memproteksi impor ban di negaranya. Padahal, tahun lalu pihaknya membayar tarif nyaris 0 persen. Saat ini tarif meningkat hingga menyentuh angka 80 persen dari nilai ekspor. (Koran Tempo)

5.) Klaim Penerimaan Bagus, Ditjen Pajak Optimistis Kejar Target

Meski realisasi penerimaan pajak masih 60%, tapi kinerja tersebut sudah dianggap baik. Pasalnya, bila melihat penerimaan pada periode sama tahun lalu tanpa mempertimbangkan setoran amnesti pajak, penerimaan pajak sampai September tahun ini masih tumbuh 12,6%.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, pemerintah melewatkan momentum pasca amnesti pajak. Menurutnya tidak ada strategi yang jelas dari Ditjen Pajak untuk mengejar penerimaan pajak. (Kontan)

6.) Penerimaan Pajak, Kepatuhan Masih Rendah

Ditjen Pajak menuding rendahnya kepatuhan wajib pajak (WP) berpengaruh terhadap memburuknya situasi tersebut. Anjloknya rasio pajak itu menempatkan Indonesia di bawah negara – negara lainnya. Ditjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan ada beberapa persoalan yang perlu dipahami sebelum membandingkan rasio pajak Indonesia dengan Negara lain. Salah satunya perbedaan komposisi dan cara menghitung rasio pajak. Persoalan lain adalah perbedaan penerapan baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, melihat dari sisi konsistensi Ditjen Pajak untuk mencapai target dalam APBN. Rendahnya baseline PTKP menurutnya bukan problem utama dari jebloknya rasio pajak pemerintah. (Bisnis Indonesia)

7.) Realisasi Extra Effort, Ditjen Pajak Kantongi Rp 49 Triliun

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memaparkan total penerimaan dari proses extra effort senilai Rp 49 triliun. Otoritas pajak akan terus melakukan extra effort dan penegakan hukum. Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak mengatakan ada berbagai strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan penerimaan tahun ini.

Pertama, otoritas pajak akan mengoptimalkan penerimaan dari voluntary assessment. Kedua, melakukan extra effort dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan. Selain itu juga melakukan pengawasan dan dan tindak lanjut hasil tax amnesty. (Bisnis Indonesia)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) Pekerjaan Administrasi Rutin akan Hilang di Masa Depan

Sekitar 26% pekerja di Amerika Serikat berpikir, dalam 20 tahun mendatang pekerjaan mereka akan hilang dan digantikan oleh teknologi. Demikian pengantar yang disampaikan oleh Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde dalam diskusi IMF-Bank Dunia di Washington DC mengenai ekonomi baru. Taknologi dan inovasi yang bergerak cepat keberbagai sektor akan mengubah dunia dan pasar tenaga kerja.

Hasil Survey Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun 2016 menyebutkan, pada periode 2015-2020, sekitar 5,1 juta pekerjaan akan hilang di pasar kerja. Angka 5,1 juta itu dihitung dari 7,1 juta pekerjan yang hilang, tetapi ada 2 juta pekerjaan tambahan, terutama di bidang komputer, matematika, arsitektur, dan rekayasa teknik. Dua pertiga dari 7,1 juta pekerjaan yang hilang itu berkaitan dengan tugas administrasi rutin, seperti pekerja kantoran dan admnistrasi. (Kompas)

2.) Dunia Ekonomi akan Menatap Indonesia

Indonesia akan menjadi pusat perhatian utama dunia ketika menjadi penyelenggara pertemuan tahunan IMF-bank dunia di Bali pada Oktober 2018. Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari penyelenggaraan acara tersebut. Dikatakan bahwa indonesia layak menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini karena mempunyai indikator ekonomi yang baik serta memiliki fondasi kebijakan yang memadai. Penerimaan pajak merupakan salah satu kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural. (Media Indonesia)

3.) Reformasi Struktural untuk Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi

Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan bahwa reformasi struktural yang berkelanjutan dapat bermanfaat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Sebab, reformasi struktral ini sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Deputi Direktur Departemen Asia Pasifik IMF, Kenneth Kang.

Menurut Kang, reformasi struktural dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan terus meningkatkan kontribusi investasinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. (Koran Tempo)

4.) 1,5 Juta Kartu E-Money Siap Disebar

Dua pekan jelang penerapan sistem pembayaran nontunai di pintu tol, tingkat penggunaan e-money baru mencapai 80%. Oleh karena itu, badan usaha jalan tol (BJUT) dan perbankan melakukan kerja sama penjualan 1,5 juta kartu elektronik di seluruh gerbang tol Indonesia. (Media Indonesia)

5.) Proyek Infrastruktur Siap Diatur Ulang

Kengototan Jokowi untuk menggenjot infrastruktur terhalau dengan capaian ekonomi yang tak sesuai target, serta diperburuk dengan penerimaan perpajakan yang dalam tren menurun. Ekonom UI Faisal Basri menyarankan pemerintah meninjau ulang proyek infrastruktur.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur tak bisa mengandalkan pembiayaan dari kredit bank. Pemerintah akan mengatur ulang pembangunan infrastruktur. (Kontan)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post