Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Pelaporan SPT Kelak Bisa Lewat Go-Jek

Hasil pertemuan atas undangan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk CEO Go-Jek Nadiem Makarim ialah untuk membahas bagaimana revolusi digital akan berjalan menyeluruh ke berbagai lapisan dan sektor. Nadiem beranggapan jika semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap Keuangan inklusif yang optimal, taraf ekonomi dapat meningkat. Diskusi dengan Sri Mulyani, ke depannya masyarakat bisa mendaftarkan NPWP sekaligus pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi Go-Jek. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan saat ini DJP tengah melihat aturannya. Menggandeng BI, DJP akan menyiapkan pula aturan terkait dengan tekfin. (Media Indonesia)

2. Sebagian Nama Paradise Papers Sudah Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Mengaku terus menelusuri sejumlah data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Paradise Papers. Bahkan dari hasil penelusuran, Ditjen Pajak menemukan sebagian nama yang di dokumen itu sudah ikut program amnesti pajak atau tax amnesty. (Kontan)

3. PP Pajak Gross Split Tunggu Persetujuan Presiden

Pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perpajakan yang dikenakan terhadap kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC) bagi hasil kotor (gross split). Beleid baru ini diharapkan terbit sebelum lelang blok migas periode pertama 2017. Masalah yang diakomodir dalam draf PP ini mengenai indirect tax dan tax loss carry forward. Insentif tersebut memberikan keringan bagi kontraktor PSC berupa pembebasan PBB dan Bea Masuk selama masa eksplorasi, pembebasan dari pajak tidak langsung dari persetujuan plan of development (POD) hingga produksi minyak pertama (first oil), serta penangguhan serta perpanjangan kompensasi kerugian selama 10 tahun pada masa awal eksploitasi. (Investor Daily)

4. Penerimaan Pajak Per November, Setoran Masih Dibawah 70%

Upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak tampaknya masih belum begitu menampakan hasil. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai realisasi yang masih jauh dari target ini mengindikasikan bahwa cara-cara konvensional sulit digunakan untuk mengejar penerimaan pajak, sebenarnya banyak potensi yang masih digali. Namun, tampaknya ada stagnasi terutama untuk lakukan intensifikasi. (Bisnis Indonesia)

5. Skema Gross Split, Penambahan Bagi Hasil Ikuti Besaran Pajak

Kontraktor minyak dan gas bumi akan mendapatkan tambahan bagi hasil sesuai dengan besaran pajak tidak langsung yang dibayarkanketika lapangan migas sudah mulai berproduksi. (Bisnis Indonesia)

6. Direktorat Siapkan Sanksi untuk Wajib Pajak

Dirjen pajak menyatakan siap memberikan sanksi pelanggaran pajak kepada warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam dokumen paradise papers. Sanksi berupa teguran hingga pidana pajak bisa diberikan dengan mencocokan data wajib pajak dengan dokumen tersebut. Temuan akan ditindaklanjuti dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang AEOI. Dari indonesia, terdapat 215 nama dalam Paradise Papers dimana 40 nama diantaranya adalah politikus dan pebisnis yang memiliki pengaruh besar di negeri ini. (Tempo)

7. Nike Diduga Manfaatkan Celah Pajak di Belanda

Produsen barang-barang olahraga asal Amerika Serikat, Nike Inc, diduga memakai celah hukum fiskal di Belanda untuk mengurangi kewajiban pajaknya di Eropa menjadi hanya 2%. Dalam berkas Paradise Papers disebutkan bahwa Nike memakai dua perusahaan di Belanda untuk menampung pendapatan dari Eropa, yang memungkinkan perusahaan tersebut menghindari pajak penjualan. Dengan cara ini, Nike sukses mengurangi beban pajak dari rata-rata 25% yang berlaku di Eropa menjadi hanya 2%. (Tempo)

8. Polisi Segera Periksa Tiga Pejabat Badan Pajak

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya segera memeriksa tiga pejabat BPRD DKI Jakarta berkaitan dengan NJOP pulau reklamasi. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas dugaan korupsi di balik penetapan NJOP sebesar RP3,1 juta untuk setiap meter lahan pulau C dan D teluk Jakarta. Selain meminta keterangan kepada ketiga pejabat tersebut, dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran, polisi juga akan mengacu pada peraturan Menkeu No.139 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. (Tempo)

9. Rokok Elektrik dikenai Cukai 57%

Pengenaan cukai pada rokok elektronik atau vape sebesar 57% akan diterapkan pada 1 Juli 2018. Cairan rokok elektrik yang akan dikenai cukai adalah yang sudah mendapat izin impor dari Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan menaikan cukai rokok sebesar 10,04% yang juga akan diterapkan mulai 1 Januari 2018. Ada empat hal yang menjadi pertimbangan pemerintah menaikan cukai rokok yakni demi pengendalian konsumsi rokok dan mengutamakan aspek kesehatan, harapan bahwa dengan penambahan cukai rokok dapat mendongrak penerimaan negara, kenaikan cukai rokok diharapkan dapat menekan peredaran rokok illegal. (Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Jonan: Freeport Bakal IPO Usai Divestasi 51%

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia dapat mempersiapkan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, sebelum hal itu direalisasikan, Freeport Indonesia diminta menyelesaikan urusan divestasi 51% sahamnya kepada pihak Indonesia. (Investor Daily)

2. OJK Kaji Model Hukuman Bagi Investor Nakal

OJK kini tengah mengkaji model hukuman bagi pelaku kecurangan transaksi saham agar pelaku jera. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa EFEK Indonesia (BEI) Hamdi Hassyarbaini. Hukuman denda administratsi disinyalir belum cukup membuat para pelaku jera, OJK akan mencoba menggodok penerapan hukuman otoritas pasar modal AS yang dinilai lebih tegas dan dapat membuat jera dengan menarik keuntungan dan investor yang melakukan kecurangan. Tentu saja, beberapa kondisi akan disesuaikan karena otoritas lembaga AS dan OJK di Indonesia memiliki kewenangan yang berbeda. (Media Indonesia)

3. Iklim Usaha: Menggenjot Peringkat

Bank Dunia mengeluarkan laporan peringkat kemudahan usaha akhir Oktober lalu. Indonesia naik peringkat dari 91 ke 72, dari 190 negara ASEAN. Ada sejumlah indikator meningkatnya peringkat tersebut, antara lain prosedur, waktu, dan biaya untuk memulai usaha, perizinan dalam konstruksi, akses layanan kelistrikan, perlindungan bagi pelaku usaha serta pemegang sahamnya, penegakan aturan kontrak, serta regulasi ketenagakerjaan. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia naik peringkat ke-50 di tahun depan. Dengan demikian, pekerjaan rumah Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi, misalnya kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. (Kompas)

4. Dorong Industri untuk Ekspor: Perdagangan Komoditas Tidak Bisa Terus Diandalkan

Kontribusi ekspor terhadap PDB triwulan III-2017 cukup signifikan, yaitu 20,5%, namun kenaikan kinerja ekspor masih bergantung pada komoditas. Namun, tidak selamanya Indonesia bisa bertopang pada komoditas. Untuk itu pemerintah harus mendorong industrialisasi, baik peningkatan kinerja ekspor maupun pemenuhan permintaan dalam negeri. Selain itu, tren positif harga komoditas sepert batu bara turut mendukung perbaikan pada triwulan III-2017. Salah satu kontribusi terbesar PDB lainnya adalah investasi. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mempercepat perundingan kerjasama perdagangan bebas dan investasi. (Kompas)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb :/EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post