Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. DJP Bakal Tindaklanjuti Data Paradise Papers

DJP akan menindaklanjuti data baru terkait jejaring para jutawan dan perusahaan multinasional yang diduga menyembunyikan kekayaan di perusahaan offshore di negara suaka pajak kawasan Karibia (Paradise Paper). Data dari Paradise Papers akan digabungkan dengan data-data amnesti yang dimiliki otoritas pajak. Data tersebut akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU Pengampunan Pajak dan Pasal 34 UU KUP.

Berbagai informasi yang telah didapatkan selama ini, yaitu Panama Papers, Transfer Dana dari Standard Chartered, dan Paradise Papers nantinya akan disinergikan dengan era keterbukaan informasi AEOI yang akan efektif per September 2018. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo mendukung dan mendorong Ditjen Pajak, beserta institusi penegak hukum lainnya untuk bersinergi menindaklanjuti data di Paradise Papers secara tuntas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat, dukungan politik yang kuat, peran aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang objektif, adil dan transparan.

2. Pengemplang Pajak Bakal Bisa Dilacak

Peran Perpres tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (beneficial owners) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dinilai penting untuk memerangi praktik pengemplang pajak. Perpres ini juga akan membantu Ditjen Pajak melacak data para pemilik atau penerima manfaat sebenarnya dari sebuah transaksi bisnis. (Bisnis Indonesia)

3. Sistem Perpajakan: Penanam Modal Butuh Kepastian

Bagi investor, masalah tarif pajak bukan persoalan utama, melainkan simplifikasi administrasi pajak. Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, selama ini pelayanan pajak dirasakan masih lamban dan hal itu menjadi salah satu pertimbangan para investor dalam berinvestasi.

Adapun permasalahan yang dirasakan investor antara lain kesulitan ketika ingin mendapatkan restitusi; serta inkonsistensi regulasi pajak dengan implementasi sehingga terkesan abu-abu. Hal ini tercermin dalam laporan kemudahan usaha (Ease of Doing Business – EODB) World Bank yang dirilis pekan lalu, meskipun Indonesia secara general berada pada peringkat ke-72, namun dalam hal tax paying berada pada peringkat ke-114.

Indikator yang peringkatnya di atas 100 antara lain: tax paying (114), starting as business (144), dealing with construction permints (108), registering property (106), perdagangan lintas batas (112), dan enforcing contracts (145). (Bisnis Indonesia)

4. Ditjen Pajak Perlu Jadi Lembaga Tersendiri

Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo menilai Ditjen Pajak perlu untuk menjadi lembaga tersendiri di bawah Presiden agar lebih mudah mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Hadi menjelaskan saat ini ruang gerak otoritas pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat terbatas dan tidak bisa bekerja dengan lebih efisien. (Media Indonesia)

5. Defisit BPJS Kesehatan Ditambal Dari Cukai Rokok

Pemerintah akan menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari dana bagi hasil cukai rokok. Sampai Agustus lalu, total defisit biaya jaminan penyelenggaraan kesehatan mencapai Rp8,52 triliun. Sri Mulyani memperkirakan dana bagi hasil cukai rokok dan pajak rokok daerah mencapai Rp 5 triliun. Defisit dana penyelenggaraan kesehatan, disebabkan sebagian peserta tak mampu membayar iuran rutin. (Koran Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Pola Konsumsi Masyarakat Berubah

BPS mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2017 hanya mencapai 4,93% secara tahunan, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,95%. Sementara pada kuartal III-2016, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5,01%.

Jika ditelusuri ada pergeseran pola konsumsi, Masyarakat lebih memilih mengonsumsi pengalaman atau perjalanan, telihat dari pertumbuhan konsumsi untuk hotel, pariwisata, restoran, dan lain sebagainya. Tingkat penghunian kamar hotel tumbuh 6,62%, menguat 0,01% dibanding kuartal yang sama tahun lalu. (Media Indonesia)

2. Kondisi Global Pacu Pertumbuhan

BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal III 2017 tumbuh sebesar 5,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan pertumbuhan itu terjadi karena beberapa peristiwa, diantaranya harga komoditas migas dan nonmigas di pasar internasional yang melonjak, serta beberapa komoditas tambang.

Selain itu, kondisi ekonomi global menunjukkan adanya kenaikan terutama pada mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura. (Media Indonesia)

3. Kredit melambat, Surat Utang jadi Favorit.

Keputusan perbankan untuk berhati-hati dalam memberikan kredit berimbas pada tingkat likudiitas. Untuk menyerap tingkat likuiditas tersebut, Bank memilih untuk menempatkan dananya di surat uang. Sedangkan pemilihan surat utang berdasarkan pada peringkat maupun imbal hasil. (Kontan)

4. Triwulan IV, Penyerapan Anggaran K/L Bakal Meningkat

Menteri PPN mengharapkan penyerapan anggaran oleh K/L ataupun Pemerintah semakin meningkat pada triwulan IV-2017 guna mendorong ekonomi domestik tumbuh lebih tinggi. Secara keseluruhan, struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran pada triwulan III-2017 masih didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 55,68%. Komponen lain yang berkontribusi besar yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebesar 31,87% ekspor barang dan jasa 20,50% serta pengeluaran konsumsi pemerintah 8,8%. (Investor Daily)

5. Investasi dan Ekspor Progresif

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan tumbuh 5,06% pada triwulan III-2017. Pada periode ini terjadi dua tren yang berlawanan. Investasi dan ekspor tumbuh progresif. Sementara konsumsi rumah tangga tumbuh melambat. (Kompas)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post