Tax Consulting


Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

flash news1. Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Diprediksi Tak Sesuai Target

Data realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan Oktober 2017 mencapai 881,81 triliun atau sebesar 68,7% dari target. Sementara realisasi penerimaan bea cukai hingga akhir Oktober 2017 mencapai 126,88 triliun atau sebesar 67,1% dari target.

Center of Indonesian Taxation Analysis (CITA) menghitung, penerimaan pajak sampai akhir tahun 2017 diperkirakan hanya akan mencapai 1.177 triliun atau shortfall 106 triliun dari target. Sementara penerimaan bea cukai hanya akan mencapai 147,7 triliun atau shortfall 42 triliun.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan penerimaan pajak pada tahun ini hanya terdorong pertumbuhan ekonomi secara alamiah. Meskipun ada penurunan daya beli, setidaknya ada peralihan konsumsi barang ke leisure. (Kontan)

2. Minuman Alkohol Impor Kena Beban Pajak Tinggi

Selain akan menaikan tarif cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), pemerintah pada tahun depan juga berencana menerapkan skema bea masuk baru. Jika sebelumnya bea masuk minuman beralkohol menggunakan skema ad valorem yang dihitung berdasarkan nilai produk, akan diubah menggunakan tarif spesifik.

Metode tarif spesifik akan mengenakan cukai berdasarkan besaran kandungan alkohol dalam produk yang diukur dalam satuan liter alkohol murni (liters of pure alcohol/LPA). Kebijakan skema bea masuk akan mengarah kepada alkohol impor, sementara kebijakan cukai akan mengarah kepada alkohol lokal.
Seiring perubahan tersebut, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas penertiban impor berisiko tinggi. (Kontan)

3. Harga Mati Tarif Maksimal Cairan Rokok Elektrik

Pemerintah memastikan pengenaan cukai untuk cairan rokok elektrik atau liquid vape pada tahun depan untuk membatasi peredarannya. Tarif yang akan dipakai adalah 57% dari harga jual eceran (HJE) alias tarif maksimal berdasarkan UU Cukai.

Kebijakan ini menurut Kepala BKF telah sesuai aturan dan akan diimplementasikan 1 Juli 2018. Adapun kebijakan ini dinilai lebih baik daripada melarang sama sekali peredaran liquid vape sebagaimana yang dilakukan Thailand dan Singapura. (Kontan)

4. Cukai Mengintai Kendaraan Bermotor

Pemerintah berupaya mengubah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor menjadi cukai produk otomotif. Rencana ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah menuju low carbon emission program (LCEP) dan target penurunan gas rumah kaca (CO2).

Cukai otomotif kelak akan dikaitkan dengan pajak emisi karbon (carbon tax), yaitu cukai lebih tinggi akan dikenakan untuk kendaraan yang terbanyak menimbulkan efek buruk lingkungan.

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyebut, pengenaan cukai otomotif adalah langkah tepat untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengurangi ketimpangan. (Kontan)

5. Badan Pajak Diminta Jelaskan NJOP Pulau Reklamasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana kembali meminta keterangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya BPRD pernah diminta menjelaskan ihwal penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) pulau reklamasi yang dianggap terlalu rendah, awal oktober lalu. Pada 23 Agustus lalu, Kepala Badan Pajak menerbitkan surat keputusan NJOP Pulau D senilai Rp3,1 juta per meter persegi.

Santoso meminta Badan Pajak mengoreksi NJOP Pulau C dan D. Dia mengusulkan nilai NJOP pulau buatan itu minimal Rp8 juta per meter persegi. Sebab, di Pulau D, yang memiliki luas 312 hektare, sudah terdapat bangunan.

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Sumber Dana Nonkonvensional, Melandai di Akhir Tahun

Kondisi likuiditas diproyeksi melonggar sebab permintaan kredit belum terlampau agresif, bahkan hingga di akhir tahun. Kondisi ini membuat bank tidak jor-joran memburu sumber pendanaan nonkonvensional seperti obligasi maupun sertifikat deposito atau negotible certificate of deposit (NCD). (Bisnis Indonesia)

2. BBM Satu Harga Dikebut

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) siap mempercepat realisasi program BBM Satu Harga guna memenuhi target 54 titik penyaluran pada tahun ini.

9 penyalur telah beroperasi pada 2016 dan 18 SPBU lainnya telah beroperasi pada 2017. Akan ada sekitar 11 titik yang diresmikan pada bulan ini, sedangkan sisanya pada Desember 2017. (Bisnis Indonesia)

3. Pemerintah Terus Pantau Harga Minyak

Harga minyak mentah yang terpantau terus naik harus diwaspadai pemerintah karena hal tersebut berpotensi menekan anggaran subsidi energi dalam APBN. Agar subsidi energi tidak terlampaui, pemerintah mesti kembali menyesuaikan harga BBM di tengah fluktuasi harga minyak dunia, karena harga minyak dunia merupakan salah satu indikator penentu harga BBM, selain nilai tukar rupiah dan inflasi.

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah masih tetap pada keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah hingga 31 Desember 2017. (Media Indonesia)

4. Start-up E-commerce mendominasi

Hingga kuartal kedua 2017, pertumbuhan start-up di Indonesia mengalami sedikit penurunan yakni jumlah start-up baru sampai dengan kuartal kedua 2017 turun 23% dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun jumlahnya turun, namun selama ajang Tech in Asia di Jakarta 2017, start-up e-commerce justru masih mendominasi.

Berdasarkan hasil analisis App Anie, menyebutkan sekitar 80% orang indonesia aktif menggunakan aplikasi mobile sehingga tentu saja berdampak positif terhadap pertumbuhan pasar e-commerce. (Media Indonesia)

5. Kualitas Penyerapan Anggaran Diperbaiki

Selama ini, penyerapan anggaran belum terserap secara cepat. Sebagai dampaknya pertumbuhan ekonomi tidak merata. Untuk mempercepat anggaran, pemerintah berencana mempercepat penerbitan DIPA sehingga pelelangan proyek dapat dipercepat. K/L dapat melakukan pra lelang pada bulan November namun tanda tangan pihak ketiga dilakukan setelah DIPA disahkan. (Kompas)

6. Bekasi-Karawang-Purwakarta Bakal Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengkaji pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bekasi-Karawang-Purwakarta, Jawa Barat. Pembangunan KEK baru ini, kata Luhut, ditujukan untuk melengkapi program pembangunan infrastruktur logistik pemerintah.

Luhut mengatakan salah satu pertimbangan membangun KEK di Bekasi-Karawang-Purwakarta adalah 60% kegiatan manufaktur nasional terjadi disana. Kawasan itu akan terhubung dengan Pelabuhan Patimban di Subang yang selesai awal 2019 serta Bandara Kertajati di Majalengka. (Koran Tempo)

7. 2018,Kinerja Bank Lebih Cemerlang

Kinerja bisnis perbankan pada 2018 diprediksi lebih cemerlang dibandingkan tahun ini seiring dengan rampungnya konsolidasi dan restrukturisasi kredit. Dana pihak ketiga (DPK) dan kredit tahun depan diprediksi tumbuh double digit sekitar 11% dibandingkan perkiraan tahun ini 9%. Laba bersih juga diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun ini. (Investor Daily)

8. Industri Manufaktur Butuh 8 Insentif

Industri pengolahan nonmigas (manufaktur) membutuhkan sedikitnya delapan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menggenjot pertumbuhan dan mendongkrak kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Insentif-insentif itu juga dibutuhkan industri manufaktur nasional untuk keluar dari deindustrialisasi dini.

Kedelapan insentif itu adalah kemudahan memperoleh penghapusan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance), pengurangan bea masuk dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk program mobil listrik, serta diskon pajak penghasilan (PPh). Belum termasuk penyedian tenaga kerja terampil melalui program vokasi,energi murah, meningkatkan rasio elektrifikasi, kemudahan mendapatkan bahan baku, dan kemudahan berinvestasi di kawasan industri. (Investor Daily)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb :/EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post