Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Pajak Final UMKM Turun Jadi 0,25%

Pemerintah akan segera menurunkan pajak final bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika saat ini UMKM dikenakan pajak final 1% dari omzet per tahun, akan diturunkan menjadi 0,25% dari omzetnya.

Rencana ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. (Kontan)

2. Harmonisasi Tarif Otomotif Dongkrak Pajak Rp 19 T

Industri otomotif menyetor pajak Rp 112,5 triliun kepada Negara setiap tahun, angka itu bisa naik 10 -17% atau bertambah Rp 11,25% triliun hingga Rp 19,12 triliun jika pemerintah memangkas pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sedan dari 30% menjadi 10% dan merilis program kendaraan beremisi karbon rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV). Harmonisasi tarif pajak berpotensi menciptakan pasar baru sedan dan LCEV sebanyak 250 ribu unit setahun.

Bila itu dilakukan penjualan sedan akan terdongkrak, sehingga penerimaan pajak naik. Karena sedan adalah mobil yang diminati pasar global, ekspor juga akan meningkat. (Investor Daily)

3. Bea Masuk Terus Disoal

Produsen baja lapis domestik mendesak penyesuaian tarif bea masuk terhadap produk baja hilir guna menjaga daya saing pabrikan pengolah baja. Penetapan bea masuk yang hanya ditunjukan kepada produk hulu juga mempersulit pabrikan memperoleh bahan baku. (Bisnis Indonesia)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Negosiasi Masuki Babak Baru

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua itu menyatakan patuh pada ketentuan, seperti divestasi saham 51 persen, dan mengikuti skema perpajakan yang ada. Ketentuan divestasi saham 51 persen dan membangun smelter merupakan kesepakatan utama bagi Freeport. Freeport juga sepakat untuk membayar royalti yang lebih besar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Freeport juga dapat menerima keinginan Pemerintah Indonesia yang menghendaki bagian penerimaan negara yang lebih besar dari yang sudah ada. Freeport merasa senang dan nyaman berbisnis di Indonesia dan tetap akan melanjutkan investasi. (Kompas)

2. Analisis: Perlu Kepastian Negosiasi
oleh Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif CITA)

Dari pertemuan Freeport dengan pemerintah pada Selasa kemarin, saya melihat poin-poinnya sudah oke. Tapi, belum dibahas secara detail. Sementara soal pajaknya, menurut saya pemerintah jangan terjebak pada konsep prevailing versus nailed down. Freport sebenarnya tak permasalahkan besaran pungutan, tapi soal kepastian pungutan dengan ruang negosiasi yang terbuka.

Menurut saya perlu ditambahkan klausul bagi pemerintah untuk membuka negosiasi jika ada perubahan kebijakan yang berdampak signifikan pada penerimaan negara sehingga negara tidak dirugikan. Misalnya perubahan rezim pajak, apabila tidak in-line, pemerintah diberikan kewenangan untuk membuka negosiasi. Artinya berunding, dengan begitu negara bisa dapat lebih besar. (Kontan)

3. BUMN Ditargetkan Raih Laba Rp190 Triliun Tahun Ini

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan perolehan laba 118 BUMN pada tahun ini dapat mencapai Rp180 triliun hingga Rp197 triliun. Angka itu meningkat dari perolehan tahun sebelumnya yakni Rp164 triliun dan Rp di 2015 sebesar Rp149 triliun. Di sisi lain pada Semester I 2017, tiga BUMN yang telah keluar dari daftar BUMN merugi, yakni PT Djakarta Llyod, PT Nindya Karya, dan PT Varuna Tirta Prakasya. (Media Indonesia)

4. UMKM Butuh Standar Baku

Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya suatu standar bagi UMKM. Tanpa ada suatu standar maka kerja sama antara industri besar dan UMKM tidak akan bisa terwujud dengan baik. “Standar menjadi penting dan sangat dibutuhkan. Kita tidak patuh kepada standar.

Pengusaha besar tentu harus menerima komponen atau bahan baku dari usaha kecil selama itu terstandar. Ini menjadi tugas dari kementerian untuk menjaga standar tersebut,” sebut JK dalam Forum Solusi Ekonomi Indonesia Menggembalikan Kejayaan UMKM. (Media Indonesia)

5. Faktor Finansial Jadi Penentu Kesejahteraan

Kekhawatiran finansial menjadi pengaruh utama yang memicu penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran atas kondisi finansial itu akhirnya mempengaruhi faktor kesejahteraan, keluarga, pekerjaan, dan usaha dari sebagian keluarga Indonesia. “Faktor finansial masih menempati urutan terbawah ketimbang aspek kesejahteraan lain seperti pekerjaan dan kesejahteraan sosial,” kata Presiden Direktur Cigna Indonesia, Herlin Sutanto. (Media Indonesia)

6. Indeks Return Obligasi RI Cetak Rekor

Indeks return obligasi Indonesia terus mencatatkan rekor baru selama 6 pekan terakhir dan masih berlanjut menguat hingga awal pekan ini menuju rekor baru lagi, menandakan pasar obligasi dalam negeri yang kian bullish. (Bisnis Indonesia)

7. Pemerintah Dorong Perlindungan Data Pribadi Warga

Pemerintah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke dalam daftar regulasi yang harus diselesaikan hingga 2019. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus jual beli data pribadi nasabah bank beberapa waktu lalu. Jika kasusnya adalah meretas data pribadi, ini bisa ditarik ke UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Kompas)

8. Aset Negara Dinilai Ulang

Pemerintah memulai program nasional untuk menilai kembali aset-aset yang dimiliki negara. Tujuannya antara lain agar pengelolaan aset bisa dilakukan dengan lebih baik dan berdasarkan data yang akurat. Proses penilaian aset yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini ditargetkan selesai tahun depan.

Penilaian kembali aset tersebut termasuk mengidentifikasi aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan. Selain itu, untuk mendorong penggunaan barang milik negara sebagai underlying atau dokumen acuan dari penerbitan surat berharga syariah negara. (Kompas)

9. Perbankan Mengembangkan Layanan Melalui Aplikasi Digital

Perbankan nasional semakin gencar mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan. Pengelola tidak semata-mata mengembangkan inovasi sistem transaksi berbasis internet, tetapi juga aplikasi yang mampu mengakomodasi permintaaan pembukaan rekening tabungan dan deposito.

Sebagai contoh Bank DBS Indonesia yang secara resmi meluncurkan Digibank by DBS. Aplikasi digital yang di dalamnya tertanam teknologi biometrik, asisten virtual, fitur perencanaan dan pengawasan finansial, serta soft token. (Kompas)

10. OJK Rancang Aturan Pinjam-Meminjam untuk Fintech

Selain skema pinjam meminjam, OJK akan merilis surat edaran yang mengatur penggunaan aplikasi elektronik bagi pengguna layanan pinjam-meminjam melalui perusahaan fintech. Aplikasi ini akan berisi data berupa PIN, rekaman sidik jari, pindaian wajah dan retina mata, serta konferensi video saat nasabah melakukan akad pinjam-meminjam. (Tempo)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb :/EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post