Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Strategi Pemeriksaan Pajak: WP Besar Jadi Sasaran

Implementasi SE No. 15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak diharapkan mendorong efektivitas pemeriksaan pajak. Dalam salah satu poin SE tersebut, ditekankan bahwa WP yang menjadi sasaran pemeriksaan harus diidentifikasi berdasarkan nilai potensi pajak dan kemampuan WP membayar pajaknya.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, dua indikator itu bisa dipakai ketika otoritas pajak dalam suatu proses pemeriksaan menemukan penanggung pajak sudah tidak diketahui keberadaannya atau sudah meninggal dan tidak memiliki harta, usahanya sudah berhenti dan tidak ada aset yang bernilai. Temuan tersebut kemudian membuat DJP memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo ada empat hal yang penting untuk dicatat tentang SE ini. Pertama, implementasi ke depan perlu dirancang aturan yang lebih mengikat dibanding aturan dalam bentuk Surat Edaran, agar menjamin efektivitas pemeriksaan. Kedua, seluruh unit dan pemeriksa tunduk dan patuh pada aturan ini, sehingga output-nya seragam.

Ketiga, memastikan pengendalian mutu bisa efektif. Keempat, proses review yang belum partisipatif-inklusif, misalnya dalam hal tertentu melibatkan peer review BPK maupun BPKP. (Bisnis Indonesia & Kontan)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) Peluang Bahan Lokal

Penguatan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah dinilai memberi peluang peningkatan penggunaan bahan baku lokal. Harga bahan baku lokal yang selama ini dianggap lebih mahal dimungkinkan menjadi setara atau bahkan lebih murah dibandingkan dengan bahan baku impor.

Penggunaan bahan baku lokal menjadi pilihan logis pelaku usaha yang berorientasi pasar domestik saat dollar AS menguat terhadap rupiah. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan industri berorientasi ekspor yang akan mampu menyeimbangkan kenaikan harga bahan baku impor dalam dollar AS dengan perolehan penjuala yang juga dalam dollar AS. (Kompas)

2.) Pembatasan Uang Asing Dinilai Tepat

Sejumlah pihak menyambut baik kebijakan BI yang melarang setiap orang membawa uang setara Rp1 miliar atau lebih ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Larangan membawa uang kertas asing (UKA) diatur melalui PBI No 19/7/PBI/2017 tanggal 5 Maret 2018 dan berlaku mulai hari ini.

Menurut BI, pengaturan pembawaan uang kertas asing bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Kebijakan itu bertujuan menekankan pengaturan lalu lintas pembawaan uang asing secara tunai. Karena itu, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memerlukan pembawaan valuta asing di atas ambang batas tetap dapat melakukannya secara nontunai. Implementasi ketentuan UKA diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter , khususnya dalam menjaga kestabilan rupiah. (Media Indonesia)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb : /EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0812 9407 4101

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page