Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Direktorat Jenderal Pajak Bandingkan Data Paradise Papers dengan Data Lain

DJP menyatakan akan terus menlisik 34 WP tersisa yang tercantum dalam dokumen skandal pajak Paradise Papers. Selain informasi dari dokumen itu sendiri, SPT, kerja sama informasi bilateral, kerja sama multilateral, serta pengerahan tim intelijen akan dijadikan referensi. (Koran Tempo)

2. Reformasi Pajak Syarat Moody’s Menaikkan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga pemeringkat utang Moody’s mengingatkan kinerja penerimaan negara yang lemah bisa mengancam penurunan peringkat Indonesia. Reformasi perpajakan untuk mengontrol kinerja penerimaan negara menjadi salah satu syarat Indonesia mempertahankan peringkat utang saat ini, atau bisa naik level.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan, program reformasi pajak masih menjadi agenda utama hingga tahun depan. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi pajak juga akan berlangsung melalui perbaikan sistem data. (Kontan)

3. Kunjung Kerja UU KUP, Belajar Kelembagaan Pajak dari Australia

Pemerintah dan DPR sedang mencari skema kelembagaan dan system pajak yang efektif melalui kunjungan kerja ke Australia dan Ekuador.hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan dalam menjalankan reformasi fiskal dan menaikan kontribusi pajak terhadap anggaran negara. (Bisnis Indonesia)

4. Perubahan DJP Jadi Badan, KEN : Pelayanan Pajak Bakal Lebih Baik

Wacana perubahan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menjadi Badan tidak akan menjadikan bentuk badan baru tersebut bertindak sewenang wenang terhadap wajib pajak. Penegasan itu ditegasakan Ken Dwijugiasteadi disela sela Seminar Nasional Sinergi Tiga Pilar (DJP, Konsultan dan Akademisi). (Bisnis Indonesia)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. DIRE Masih Sulit Mencari Investor

Pemerintah telah memberikan kelonggaran pajak bagi produk Dana Investasi Real Estate (DIRE), namun industri DIRE belum berkembang di Indonesia. Baru Ciptadana Assets Management yang memiliki produk DIRE dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wawan Hendrayana, Research & Investment Analyst Infovesta Utama, berpendapat meski pemerintah telah memangkas pajak penghasilan (PPh) DIRE menjadi 0,5% sejak 2016, belum bisa berpengaruh besar terhadap industri DIRE. (Kontan)

2. Poyeksi BI: Ekonomi Tumbuh 5,8%-6,2%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan di bawah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) tahun 2019 yang sebesar 7%. Bank Indonesia (BI) menilai target yang di dalam RAPJM itu cukup tinggi. BI justru memilih target pertumbuhan moderat di kisaran 5,8%-6,2% year on yaer (YoY). (Kontan)

3. Perekonomian Domestik Belum Optimal

Stagnan-nya pertumbuhan ekonomi kuartal III disebabkan masalah reformasi struktural di sektor riil dan sektor keuangan. Menurut Gubernur BI, peran konsumsi Rumah Tangga masih terbatas dan ekspor belum merata.

Menurut Agus, Ekspor Indonesia masih bergantung pada SDA. Jika ada hantaman harga komoditas maka akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Sedangkan, peran industri dalam ekspor masih lemah. Dari sektor keaungan, Agus menyatakan sektor keuangan masih belum optimal dalam mendorong pembangunan. (Media Indonesia)

4. Kontribusi Ekonomi Digital Siap Melesat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini memang tercatat baru sekitar 7,3% di tengah sektor ekonomi digital yang tengah tumbuh pesat. Namun demikian, angka kontribusi yang sesungguhnya diperkirakan jauh di atas angka yang sudah terpublikasi tersebut.

Para Pelaku usaha ritel perlu terus beradaptasi dengan setiap perubahan dalam bisnis ritel, baik di tingkat global maupun domestik. Perubahan perilaku konsumen dalam teknologi digital dinilai dapat mengubah pola atau cara berbisnis ritel. Menurut Sri Mulyani, hal ini juga berdampak pada kontribusi Perpajakan dari industri sewa pergudangan dan jasa kurir meningkat signifikan untuk fenomena pergudangan, karena adanya shift dari ritel mejadi online, akan lebih banyak gudang dan gudang ini meningkat PPN-nya 16% dan PPh Final sewa mencapai 23%. (Bisnis Indonesia, Kompas & investor Daily)

5. BI akan Keluarkan Aturan Fintech

Bank Indonesia akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech), termasuk e-commerce, guna melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian resiko, dan perlindungan konsumen. BI menilai level playing field dengan lembaga keuangan formal perlu dijaga. (Investor Daily)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 14 Desember 2017
Enforce A Flash News 08 Desember 2017
Enforce A Flash News 07 Desember 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post