Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Penurunan PPh Mendorong UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM berharap aturan baru terkait penurunan PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5 % dapat mendorong bisnis skala mikro, kecil dan menengah untuk naik kelas. Dengan adanya penurunan pajak tersebut diharapkan dapat dikelola sebagai tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. Helga Angelina Tjahjadi, Co Founder Burgreens menilai pengurangan pajak tersebut kurang signifikan untuk mendorong pengembangan usaha. (Bisnis Indonesia)

2.) Pelaporan Pajak UMKM Pakai Standar ETAP

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meminta pelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) untuk memakai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) saat membayar pajak. Kewajiban ini tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2018.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, pelaksanaan penerapan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi UMKM sebesar 0,5% bisa mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UMKM. (Investor Daily)

3.) Diversifikasi BKC, Pemerintah Relaksasi Pengenaan Cukai Vape

Kementerian Keuangan merelaksasi waktu pengenaan cukai hasil produk tembakau lainnya (HPTL) atau vape rokok elektrik yang telah diproduksi, diperdagangkan atau disimpan dalam gudang, sampai dengan 1 Oktober 2018.

Relaksasi dilakukan selain memastikan bahwa HPTL yang telah diproduksi dan beredar sebelum atauran pengenaan cukai HPTL atau vape rokok elektrik dikenakan pada 1 juli 2018 tak kena tarif, juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha menyiapkan perangkatnya terkait implementasi tarif cukai tersebut. (Bisnis Indonesia)

4.) DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah DKI Jakarta menghapus denda pajak bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; serta pajak bumi dan bangunan berlaku sejak 27 juni – 31 Agustus. Anies menerangkan 44,6% kendaraan di Jakarta menunggak pajak total yang belum dibayar Rp 1,6 triliun terdiri dari 463,6 miliar tunggakan pajak sepeda motor dan 1,1 triliun tunggakan pajak mobil.

Kepala Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI, Edi Sumantri menuturkan tunggakan pajak mobil mewah tahun ini Rp 45 miliar dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 600 miliar. DKI menghapus denda ratusan miliar karena mengejar nilai pokok pajaknya dan bisa mendongrak pendapatan daerah. Edi menargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun ini Rp 8 triliun dan sudah terealisasi 47%. (Koran Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) Kebutuhan dan Produksi Gas Meningkat

Berdasarkan prediksi International Energy Agency (IEA), pada 2040, Indonesia menjadi importir gas. Prediksi itu dibuat sebelum ditemukannya gas di Blok Masela, Maluku, dan Selat Makassar. Indonesia akan mendapat tambahan pasokan kapasitas gas dari Selat Makassar sebesar 1.000 mmscfd (million standard cubic feet per day) dan dari Masela sekitar 1.200 mmscfd.

Peningkatan kebutuhan gas antara lain disebabkan program bauran energi, ekplorasi blok-blok gas baru atau merevitalisasi blok lama menjadi keniscayaan. (Media Indonesia)

2.) Kenaikan Suku Bunga Acuan Harus Diirit-irit

Sejumlah kebijakan moneter diharapkan dapat meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Salah satu kebijakan yang akan diterapkan yakni rencana untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR). BI menaikkan suku bunga ini dengan tujuan untuk memperketat kebijakan moneter demi stabilitas pasar keuangan.

Namun, diharapkan bahwa BI dapat mengirit kenaikan suku bunga acuan agar tidak berefek negatif terhadap ekonomi. Para ekonom menyarankan agar BI hanya perlu menaikan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) dari 4,75% pada saat ini menjadi 5%. Kenaikan 0,25% suku bunga acuan ini dinilai sebagai bukti bahwa BI memiliki kepedulian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (Kontan)

3.) Konsorsium Perbankan Danai Akuisisi Saham Freeport

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan PT Inalum (persero) sebagai induk holding tambang sudah menyiapkan pendanaan untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pendanaan akuisisi PTFI berasal dari pinjaman konsorsium perbankan. (Media Indonesia)

4.) SBN Neto Dipangkas Rp7,29 Triliun

Kementerian Keuangan memangkas target Surat Berharga Negara (SBN) neto tahun ini sebesar Rp 7,29 triliun, dari semula Rp 414,5 triliun menjadi Rp 407,21 triliun. Langkah itu ditempuh menyusul tingginya imbal hasil (yield) yang diminta oleh para investor.

Yield untuk SUN 10 tahun pada 26 Mei 2018 tercatat sempat menyentuh 7,59%, naik 120 poin dari yield pada awal tahun yang hanya 6,39%. Kemenkeu mengalihkan (shifting) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk defisit APBN 2018 melalui penarikan pinjaman program dari lembaga multilateral. (Investor Daily)

5.) Dana Desa Mengendap di Pemda Rp14,7 Triliun

Dari 246 pemerintah kabupaten/kota yang telah menerima dana desa tahun kedua belum meneruskannya ke 45.816 desa sasaran. Total dananya mencapai Rp14,7 Triliun. Kejadian seperti ini terus berlangsung setiap tahunnya. Penyebabnya, pemerintah daerah lambat memenuhi syarat administrasi.

Keterlambatan ini terjadi karena kapasitas dari pemerintah daerah yang masih terbatas. Lebih lanjut, menurut direktur eksekutif KPPOD beberapa Pemda juga memberikan syarat tambahan seperti desain fisik bangunan sebelum menyalurkan dana desa. Dengan kapasitas yang minim, hal ini tentunya memberatkan pemerintah desa. (Kompas)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb : /EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page