Energy


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Tanpa Amnesti Pajak, Surplus Neraca Pembayaran Menyusut

Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi ekonomi suatu wilayah. Surplus neraca akan mendukung stabilitas moneter.

BI memprediksi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2017 hanya surplus sekitar US$ 7 miliar. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016 yang surplusnya mencapai US$ 12 miliar. Penurunan ini lantaran program pengampunan pajak sudah berakhir sejak Maret 2017, sehingg aliran dana dari luar negeri tak sekencang tahun lalu. (Kontan)

2. Ditjen Pajak Jamin Kesiapan TI

Ditjen pajak mengklaim telah siap menghadapi assessment OECD termasuk dari sisi teknologi informasi. Assessment tersebut terkait dengan implementasi automatic exchange of information atau AEoI. Walaupun sudah dinyatakan memenuhi standar akan tetapi menurut OECD masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Indonesia saat ini berada di jajaran negara partially compliant atau patuh sebagian. Sejumlah regulasi perpajakan telah diterbitkan pemerintah supaya implementasi AEoI bisa diterapkan tahun depan. (Bisnis Indonesia)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Status Diputuskan

Hari ini pemerintah akan segera mengumumkan hasil renegoisasi kontrak dengan PTFI. Pengumuman ini sekaligus akan menjadi akhir dari pergulatan dua pihak yang telah digelar sejak terbitnya UU Minerba di tahun 2014. Konferensi pers hari ini digelar di Kementrian ESDM yang akan dihadiri oleh Jonan sendiri, menkeu Sri Mulyani dan pihak Freeport yang kabarnya akan dipimpin langsung oleh CEO Freeport McMoran Richard C. Adkerson. (Bisnis Indonesia)

2. Prospek Ekonomi Cerah

Bank Indonesia meyakini peluang perekonomian Indonesia untuk tumbuh sesuai dengan target semakin terbuka menyusul perkembangan positif di dalam negeri dan luar negeri, terutama prospek inflasi yang stabil hingga tahun depan. Beberapa peluang bagus dimiliki oleh pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi semester II/2017 diantaranya adalah inflasi, current account, dan menaikkan Fed Fund Rate oleh Bank Sentral US.

Terkait inflasi, BI memprediksikan inflasi pada Agustus sekitar 3,9%. BI juga mengungkapkan rencana penerbitan aturan baru pada akhir tahun ini guna mendukung perkembangan financial technology (fintech). (Bisnis Indonesia)

3. Bank Indonesia Akan Rilis Aturan Fintech di Kuartal IV

Fintech regulation and sandbox regulatory akan terbit pada kuartal empat tahun ini. Fintech regulation diperlukan untuk memastikan sistem pembayaran khusus pelaku fintech berjalan aman dan melindungi pelanggan. Sandbox regulatory akan mengatur para pelaku fintech untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh BI sebelum memasuki sandbox. (Kontan)

4. Perbankan Cari Satelit Alternatif

Perbaikan satelit memakan waktu dua pekan.
Gangguan pada satelit Telkom – 1 milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang terjadi sejak Jumat lalu masih membuat transaksi di ribuan mesin ATM bermasalah. Beberapa bank kemudian mencari satelit alternatif untuk mengirim data transaksi. Untuk perbaikan dan pemindahan ATM akan memakan waktu dua hingga tiga pekan. OJK meminta perbankan segera menyediakan langkah alternatif supaya transaksi melalui ATM kembali normal. (Tempo)

5. Pertumbuhan Ekonomi 2020 – 2021 Bakal 6 Persen

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai kisaran 6 persen pada 2020 – 2021. Capaian pertumbuhan tersebut didukung perbaikan kinerja investasi dan ekspor. Membaiknya kinerja investasi dalam jangka menengah panjang bisa membantu pencapaian pertumbuhan di atas 5 persen mulai tahun 2019 dan akan terus naik menjadi 6 persen pada 2020 – 2021. (Tempo)

6. Inklusi Dorong Pertumbuhan

Strategi inklusi keuangan atau akses keuangan untuk semua masyarakat harus terus dikembangkan karena juga berkontribusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Dengan kontribusi sekitar 0,55 persen terhadap PDB. Inklusi dapat mendorong pertumbuhan usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. Konsultan Microsave Indonesia Grace Retnowati mengatakan peluang Indonesia untuk menumbuhkan inklusi keuangan cukup besar.

Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital. Kendati demikian, masih perlu ada pengembangan produk layanan keuangan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang belum terjangkau perbankan. (Kompas)

7. Perekonomian Daerah: Ketimpangan Tinggi Bisa Terjadi di Kalimantan Barat

Ketimpangan berpotensi terjadi di Kalimantan Barat jika tidak ada perubahan struktur perekonomian. Hal itu terjadi karena perekonomiannya bertumpu pada komoditas, baik perkebunan maupun pertambangan yang sebagian besar dikuasai oleh pemilik konsesi. Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro berpendapat agar pemangku kebijakan di Kalbar untuk melakukan perubahan ekonomi secara struktural.

Ia juga mengatakan Kalbar harus berhati-hati melihat komoditas dan jika tidak dikelola dengan baik, komoditas akan menimbulkan ketimpangan karena dikuasai korporasi. Sektor komoditas berbasik rakyat perlu didorong sehingga masyarakat akan menikmati pendapatan yang lebih besar karena menjadi pemilik. (Kompas)

8. Indonesia Berpotensi Jadi Penentu Harga Timah Dunia

Indoneisa harus mampu menentukan harga timah dunia. Pasalnya Indonesia merupakan produsen terbesar timah kedua di dunia. Indonesia menjadi penyumbang ekspor timah terbesar kedua, setelah Tiongkok, yaitu 70%. Menteri ESDM mengatakan bahwa Pemerintah sangat peduli terhadap perdagangan timah sebagai sumber daya alam berada di Indonesia. Oleh karenanya, kita menginginkan harga wajar atau yang lebih fair, dan bukan semata-mata dikendalikan oleh perdagangan dunia.

Keberadaan Bursa Komoditi dan Derivatif (BKDI) sangat penting mengingat BKDI dapat menjadi acuan harga timah dunia. BKDI juga bisa mengurangi perdagangan serta transaksi timah secara ilegal. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ilegal dapat mempengaruhi harga komoditi timah dan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan di lokasi penambangan, karena pada umumnya penambang ilegal meninggalkan lahan pasca tambang begitu saja dan lingkungan menjadi rusak. (Investor Daily)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb :/EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Contact Us

Publication


Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 87775312419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post