Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Pemerintah Targetkan Rp267 Triliun dari PNBP

Target PNBP dari RAPBN 2018 sebesar Rp267,9 triliun. Berbagai kebijakan PNBP pada 2018 antara lain dengan melakukan penyempurnaan peraturan melalui revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP serta melakukan perbaikan pelayanan publik oleh kementrian/lembaga. Optimalisasi PNBP sebanyak Rp99,3 triliun (37%) berasal dari pendapatan SDA, Rp82 triliun (31%) dari PNBP lainnya dari kementrian/lembaga, RP43,7 triliun (16%) dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Rp43 triliun (16%) dari pendapatan badan layanan umum (BLU). Untuk pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, Rp32,7 triliun dari bagian pemerintah atas laba BUMN non perbankan dan Rp11 triliun dari perbankan. (Media Indonesia)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Alibaba Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur E-Commerce

Bos Grup Alibaba, Jack Ma, meminta pemerintah membenahi infrastruktur telekomunikasi untuk mengembangkan bisnis digital. “Dua hal mendasar dalam infrastruktur yang perlu dibenahi adalah jaringan informasi dan logistik,” demikian pernyataan resmi Alibaba usai pertemuan dengan delegasi Indonesia di Cina. (Koran Tempo)

2. Waspadai Risiko Penekan Prospek Pertumbuhan

Bank sentral memandang laju pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2017 yang sebesar 5,01% (year on year) mencerminkan masih berlanjutnya proses pemulihan ekonomi dalam negeri meskipun tidak setinggi ekspektasi sebelumnya. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2017 cukup terjaga karena momentum lebaran meski belum sepenuhnya menggembirakan. Menurut Menkeu, hal yang perlu diwaspadai adalah tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat di kuartal II 2017 yang hanya tumbuh 4,95%. Padahal berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5,07% pada kuartal II 2016. Hal lain yan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah belum signifikannya pemulihan ekonomi negara-negara maju sehingga menyebabkan ekspor bertumbuh melambat karena tekanan pada ekspor sektor manufaktur. (Media Indonesia)

3. Indef: Rasio Utang ke PDB Tak Gambarkan Risiko Fiskal

Meningkatnya jumlah utang Indonesia dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kondisi fiskal pemerintah. Meskipun rasio utang pemerintah terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) masih dalam batas aman dibawah 30%, namun jika dilihat rasio beban utang terhadap penerimaan Negara cukup mengkhawatirkan. Ekonom Indef Reza H. Akbar mengatakan utang Indonesia tidak sehat. Dengan situasi yang seperti ini, penerimaan pajak bisa tidak tercapai dan harus menerbitkan surat utang untuk menutupi utang lain. Ia juga berpendapat penghitungan utang Indonesia seharusnya sudah tidak lagi menggunakan basis PDB, tapi sebaiknya menggunakan basis penerimaan pemerintah agar lebih adil. (Kontan)

4. Utang Dikelola untuk Kegiatan Produktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang yang dikelola dengan baik akan menjadi solusi untuk beberapa permasalahan di Indonesia. “Jadi, harusnya kita tidak boleh takut berutang selama yakin bisa mengelolanya. Dia mencontohkan sistem kelola utang yang baik pernah terjadi di keluarganya. (Koran Tempo)

5. Butuh Jurus Baru Mendorong Daya Beli

Pemerintah tengah mengerahkan segala upaya untuk mendongkrak daya beli. BI mengupayakan penurunan suku bunga acuan, dan Pemerintah mengklaim sudah menggelontorkan kebijakan fiskal. Cara pertama, dengan menekan inflasi dan tidak menaikkan harga produk yang sudah diatur seperti BBM, listrik, dan gas. Kedua, dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketiga, yaitu dengan membebaskan PPN untuk gula konsumsi, ubi-ubian, dan bumbu-bumbuan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli. (Kontan)

6. BNI Targetkan LFR Capai 90%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menilai kondisi likuiditas pada semester II-2017 cukup longgar, sehingga perseroan menargetkan loan to funding ratio (LFR) mencapai 90% hingga akhir tahun. Pada semester pertama tahun ini LFR perseroan sebesar 89%. Mengenai rencana BI yang akan merilis aturan financing to finance ratio (FFR) untuk menggantikan LFR masih diantisipasi BNI. LFR hanya memasukkan kredit sebagai penyebut (pembagi) dana pihak ketiga (DPK) dan surat berharga, maka FFR menyertakan juga obligasi korporasi. Dengan demikian, bank bisa menjadikan obligasi korporasi sebagai aset, tidak hanya sebagai kredit. (Investor Daily)

7. Paket Kebijakan Ekonomi XVI akan Sentuh Isu Utama Investasi

Pemerintah tengah mempersiapkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang fokus pada gugus tugas untuk investasi pada setiap pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga pemerintah. Ketika investor harus berurusan dengan izin yang terkait dengan kementerian industri atau kepolisian, pemerintah daerah harus memfasilitasi investor. Idealnya, mereka harus memiliki semua database di lingkup wilayah. Ketika pemerintah berkomitmen melakukan reformasi struktural dalam bidang investasi, harus konsisten dengan cara pemerintah menjanjikan pajak secara intensif misalnya melalui tax holiday. (Investor Daily)

8. 245 Proyek Strategis Nasional Ditargetkan Selesai Pada 2019

Kendati masih ada sejumlah tambahanan, Presiden Joko Widodo optimis 245 proyek strategis nasional akan selesai pada 2019. Menurut Presiden, kendala utama pelaskanaan proyeks strategis nasional adalah pembebasan lahan. Pemerintah mungkin tidak akan menambah jumlah proyek infrastruktur strategis hingga 2019. Pemerintah sendiri mercang agar pembangunan proyek infrastruktur menjadi lebih Indonesia sentris atau pembangunan infrastruktur dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, ketimpangan antar daerah akan diterkan. (Kompas)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post